Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Presiden Joko Widodo menekankan agar berhati-hati dalam pengelolaan anggaran di Kementerian Pertahanan yang jumlahnya sangat besar, Rp 127 triliun. Harus hati-hatinya penggunaan anggaran itu disampaikan Jokowi kepada Menhan Prabowo Subianto saat membuka Rapim Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri di Kompleks Kemhan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Sejak 2016 Kemhan selalu mendapat alokasi APBN yang terbesar. Untuk 2020 anggaran Kemhan mencapai Rp 127 triliun. “Hati-hati penggunaan ini,” ujar Jokowi.
Jokowi mengaku yakin Prabowo bisa mengelola anggaran dengan baik. Alasannya, Prabowo orang yang detail jika berurusan dengan anggaran. “Yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran detail. Berkali-kali (diskusi) dengan saya, hampir hafal di luar kepala. Aman urusan Rp 127 triliun ini,” kata Jokowi.
Selanjutnya Jokowi meminta Prabowo agar anggaran sebesar itu digunakan secara efisien dan tidak ada lagi penggelembungan harga dalam pengeluarannya. “Harus efisien, bersih, tak boleh ada mark up-mark up lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita,” urai Jokowi.
Saat Rapim tersebut, Jokowi membela Prabowo soal sejumlah kunjungan kerjanya ke luar negeri. Jokowi mengatakan Prabowo ke luar negeri bukan untuk jalan-jalan melainkan tugas negara.
“Jadi kalau ada yang mempertanyakan, Pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan, bukan sekadar jalan-jalan,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, para pengkritik Prabowo itu adalah orang yang tidak mengerti diplomasi pertahanan. Jokowi menjelaskan kunjungan Prabowo ke sejumlah negara juga untuk melihat persenjataan yang bisa Indonesia beli. “Bagus atau tidak bagus, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek,” ujarnya.
Jokowi menyebutkan bahwa kunjungan kerja Prabowo ke luar negeri itu atas persetujuannya. “Itu sudah kami diskusikan dengan Pak Menhan, tidak sekali dua kali, Banyak nih yang gak tau,” kata Jokowi.
Jokowi menambahkan bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. “Sekali lagi saya sampaikan bahwa kedaulatan itu harga mati, tidak bisa dinegosiasikan, tidak ada tawar-menawar,” ujarnya. (rah/ berbagai sumber)
