Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ketua Umun DPP Front Pembela Islam (FPI) KH. Ahmad Sobri Lubis menegaskan pihaknya menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dan mengusut tuntas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diduga melibatkan petinggi PDI Perjuangan.
Sobri Lubis juga menegaskan FPI siap turun aksi menggelar demonstrasi mendukung KPK supaya berani membongkar semua kasus korupsi termasuk yang melibatkan orang pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Akhir-akhir ini terbongkar korupsi yang melanda negeri kita. Insya Allah kita akan turun aksi mengadakan demonstrasi mendukung KPK supaya berani membongkar korupsi-korupsi walaupun itu dari gerombolannya pendukung Jokowi yang sudah menjadi pengkhianat negara korupsi garong duit rakyat. Itu KPK harus berani,” papar Sobri Lubis dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/1/2020).
“Baru-baru ini salah satu komisioner KPU tertangkap tangan menerima suap dari orang PDIP yang ternyata berujung pada Sekjen PDIP sampai Megawati terlibat menandatangani. Tapi kita lihat KPK tidak berani,” lanjut Sobri Lubis.
Dia mendesak KPK harus berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu karena rakyat Indonesia menaruh harapan pada KPK untuk memberantas korupsi tanpa terkecuali.
“Kalau KPK tidak berani menegakkan hukum, buat apa ada KPK? Bubarin saja KPK, makan gaji buta. Ini pemerintah sudah jorok sekali,” kata Sobri Lubis.
Serupa dengan Sobri Lubis, sebelumnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mendukung operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang turut melibatkan politisi PDIP. Namun, Said Aqil meminta KPK tidak tebang pilih.
“Kalau memang itu sudah ada bukti-bukti yang jelas dan kuat, saya dukung pemberantasan korupsi,” ujar Said Aqil di Jakarta, Sabtu (11/1/2020).
Lantas Said Aqil menegaskan KPK harus juga menyasar kepada pejabat dengan level yang tinggi. “Harus juga tajam ke atas, bukan hanya tajam ke bawah dan samping,” ujarnya.
Said Aqil menyatakan pihaknya berharap KPK tidak tebang pilih dalam menindak para pelaku korupsi.
KPK pada Jumat (24/1/2020), memeriksa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI terpilih dari PDIP periode 2019-2024.
Hasto diperiksa untuk untuk tersangka Saeful (SAE) yang merupakan staf Hasto dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024. “Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka SAE,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan permohonan pergantian antarwaktu (PAW) politisi PDIP Harun Masiku yang menyeret komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus korupsi ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
“Sebetulnya kalau surat menyurat administratif bisa pokoknya pimpinan partai, tapi yang terakhir (surat PAW atas nama Harun Masiku) memang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen,” kata Arief Budiman di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (10/1/2020) seperti dikutip dari Antara. (rah/berbagai sumber)
