Daftar Donatur Palestina
PADANG, hajinews.id – Biro perjalanan wisata Coco’s Tour, yang mendatangkan 150 wisatawan China berwisata ke Sumatera Barat, memutuskan untuk menginapkan semua tamu di salah satu hotel di Padang setelah adanya keresahan dan kekhawatiran dari sejumlah pihak.
“Setelah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, baik Dinas Pariwisata hingga Kepolisian, kami memutuskan untuk menginapkan para tamu di hotel,” kata Perwakilan Coco’s Tour Yunando di Padang, Senin (27/1/2020).
Yunando menjelaskan penolakan sejumlah pihak karena khawatir terhadap penyebaran virus corona merupakan ujian yang harus dihadapi selaku pelaku pariwisata.
“Kami bisa memahaminya, namun rencana mendatangkan para turis sudah jauh hari digagas, dan kami juga tidak menduga ada kejadian virus ini,” katanya.
Yunando menambahkan, sejak kedatangan pada Ahad (26/1/2020), para turis ini sudah diajak ke Kota Pariaman untuk menyaksikan Sekolah Beruk serta ke Kota Bukittinggi. “Untuk ke Bukittinggi sudah dibawa ke Panorama dan Lubang Jepang,” ujarnya.
Namun, untuk perjalanan lanjutan seperti ke Kabupaten Tanah Datar, yang rencananya berlangsung pada Senin ini (27/1/2020), dibatalkan dan semua tamu dibawa langsung ke Padang. Yunando mengharapkan para turis tidak ada yang komplain karena berubahnya jadwal perjalanan.
Yunando juga mengatakan para wisatawan ini menikmati wisata di Sumatera Barat, meski baru berkunjung selama dua hari. “Mereka mengatakan selama berkunjung ke Indonesia, hanya di Sumbar yang dapat sambutan luar biasa, makanannya sederhana tapi rasanya mewah,” ujarnya.
Untuk rencana pemulangan turis asal China lebih awal karena desakan sejumlah pihak, ia mengatakan, hal itu bukan perkara yang mudah.
Menurut dia, proses tersebut paling cepat membutuhkan waktu dua hari karena banyaknya prosedur dan perizinan yang harus dilalui, mulai dari Kementerian Pariwisata, Kedutaan Besar China, Imigrasi, Angkasa Pura II hingga maskapai. “Untuk maskapai saja kami mengajukan sejak Oktober 2019 namun izin baru keluar awal Januari 2020,” kata dia.
Yunando memastikan kedatangan gelombang wisatawan selanjutnya asal China ikut dibatalkan karena situasi tidak kondusif. “Kami rugi ratusan juta karena untuk penerbangan saja disubsidi hingga Rp1,5 juta per orang dan itu dibayar tunai di awal kepada maskapai,” kata Yunando.
Meski demikian, ia menginginkan kejadian ini tidak menyurutkan agen perjalanan di China untuk mempromosikan wisata di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya.
Terkait dengan kondisi turis saat ini, ia menyampaikan, semuanya dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit.
“Mereka semua sehat dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh sekali sehari,” ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 150 turis asal Kunming, China, tiba di Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman, pada Ahad pagi (26/1/2020), pukul 06.36 WIB.
Menurut rencana, rombongan wisatawan mancanegara tersebut akan berwisata selama lima hari di Sumatera Barat pada 26-30 Januari 2020.
Kedatangan wisatawan mendapat penolakan dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Bukittinggi-Agam, karena ketakutan masyarakat terhadap adanya virus corona.
Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah menyiapkan crisis center meskipun belum terdapat data yang menunjukkan warga Indonesia terjangkit wabah virus Corona.
“(Pemerintah perlu) menyiapkan komunikasi krisis agar masyarakat mengetahui kemana mereka harus berhubungan segera jika wabah mulai meluas dan bagaimana mengurangi resiko terjangkit virus corona,” kata anggota Ombudsman RI Alvin Lie dalam keterangan tertulis, Senin (27/1/2020).
Menurut Alvin, Pusat Komunikasi Krisis perlu segera disiapkan karena publik mesti mendapat informasi akurat terkini agar mempersempit ruang berkembangnya informasi sesat/hoaks.
Informasi publik itu, lanjut Alvin, mesti dikelola oleh sumber tunggal dan para pejabat agar menahan diri tidak menyampaikan informasi yang akuntabilitasnya belum jelas.
Alvin menambahkan, pemerintah juga harus memberikan informasi termutakhir dan akurat kepada publik agar meningkatkan kewaspadaan dan memberi ketenangan. “Melakukan pemutakhiran berkala dan mempublikasikan perkembangan keadaan berdasarkan tingkat kedaruratan, terutama di area-area rawan, agar bisa memberikan kewaspadaan dan ketenangan bagi publik,” kata Alvin.
Dorongan agar Pemerintah menyiapkan crisis center ini juga berkaitan dengan tingginya mobilitas warga dari China ke Indonesia maupun sebaliknya. (rah/ berbagai sumber)
