Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai pencopotan Ronny F Sompie dari jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi hanyalah cara Menkum HAM Yasonna Laoly ‘buang badan’ dari kekeliruan data perlintasan tersangka KPK Harun Masiku. Yasonna disebut mengorbankan anak buahnya.
“Itu Menkum HAM buang badan mengorbankan anak buahnya,” tegas Ketua YLBHI Asfinawati kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Sebab, kata Asfina, kesalahan yang dilakukan oleh Yasonna dalam kasus Harun ini lebih berat dibanding Ronny Sompie selaku Dirjen Imigrasi. Asfina lantas juga menyinggung tindakan Yasonna ikut konferensi pers PDIP berkaitan dengan kasus Harun itu, padahal dia merupakan Menkum HAM.
“Pertama, dia ikut konpres ketika pembentukan tim hukum Harun. Artinya yang harus kita baca sesudah konpres itu tindakan dan ucapan dari menteri ini sebagai pembelanya Harun karena declare itu. Nah, ketika dia bilang ‘pasti orangnya belum ada’. Apa mungkin sekelas menteri hukum, doktor hukum ini kalau bukti itu tidak semudah itu, di satu sisi itu dibuat dalam kapasitasnya sebagai salah satu pembela,” urai Asfina.
Asfina menekankan, Yasonna sebagai pejabat publik seharusnya bisa menahan diri agar tidak ikut campur dalam urusan partai. Namun, Yasonna mengabaikan hal itu. “Dia kan pejabat publik, dia menteri harusnya dia bisa menahan diri dong jangan jadi pembelanya seperti itu,” tegasnya.
Karena itu YLBHI meminta KPK turun tangan untuk memeriksa Yasonna terkait kasus Harun ini. Selain itu, Asfina juga meminta Presiden Jokowi mencopot Yasonna dari jabatan Menkum HAM.
“Dia harus juga dipanggil oleh KPK untuk diperiksa. Nah, sembari itu sudah patut dari alasan-alasan tadi (Jokowi) untuk mencopot Yasonna. Masak menteri hukum malah melanggar etika hukum, melanggar proses hukum, ini kan mengerikan. Ini kan mencoreng pemerintahan Jokowi,” papar dia.
Asfinawati meminta Presiden Joko Widodo tak terkecoh dengan kinerja pembantunya tersebut. “Pencopotan ini membuktikan adanya masalah di tubuh Kementerian Hukum dan HAM,” kata Asfinawati.
Sementara itu Presiden Joko Widodo enggan menanggapi pencopotan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie dari jabatannya. Ronny dicopot oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Selasa (28/1/2020), terkait dengan kasus Harun Masiku, tersangka suap komisioner KPU Wahyu Setiawan.
“Tanyakan ke Menteri Hukum dan HAM,” ujar Jokowi singkat, di Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/ 2020).
Terkait dengan pencopotan Ronny Sompie, sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memasang logo hitam di media sosial. Salah satu pegawai yang memasang logo itu adalah Kepala Humas Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Sam Fernando.
Bekas Kepala Subbagian Humas Ditjen Imigrasi ini memasang logo itu di WhatsApp Update. Namun saat dikonfirmasi ihwal pemasangan logo itu, Sam menolak memberi komentar.
Logo hitam yang dipasang Sam adalah logo imigrasi yang diubah warnanya. Normalnya logo imigrasi didominasi warna hijau dan emas dengan latar belakang putih. Namun, logo imigrasi yang dipasang pegawai itu berwarna abu-abu dan putih dengan latar hitam.
Ali Nurdin dari Biro Humas Kemenkumham menyebutkan pemasangan logo hitam itu sebagai bentuk empati dari para pegawai terhadap pencopotan Ronny Sompie. Ia mengatakan pemasangan itu bukan bentuk perlawanan. “Pak Ronny Sompie terkenal baik.”
Menurut Ali, banyak pegawai yang menyukai Ronny. “Banyak yang sayang juga anak buahnya sama dia.”
Pelaksana Harian Dirjen Imigrasi Johny Ginting menganggap setiap pegawai punya hak untuk menunjukan rasa empatinya. Namun, ia berkata semua pegawai wajib mengikuti keputusan pimpinan. “Namanya kita di birokrasi ya, apa kata pimpinan kita ikuti,” kata Johny, Rabu (29/1/2020).
Adapun Yasonna membantah sengaja buang badan dengan mencopot Ronny Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi. Menurutnya, Ronny memang pejabat yang paling bertanggung jawab atas misinformasi keberadaan Harun Masiku.
“Tanggung jawabnya siapa, yang paling apa di situ,” kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Yasonna mengaku sudah sejak beberapa bulan meminta agar sistem itu diperbaiki. “Sistemnya saya sudah berapa bulan yang lalu bilang perbaiki sistem itu,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Yasonna mencopot Ronny dari jabatan Dirjen Imigrasi kemarin, Selasa (28/1/2020). Yasonna mengatakan pencopotan Ronny terkait dengan keterangan Imigrasi tentang kepulangan tersangka suap, Harun Masiku. Yasonna menyebut ada yang aneh pada keterangan Imigrasi soal Harun. “Ada yang janggal,” kata Yasonna.
Kasus Harun bermula dari rangkaian operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Januari lalu. Saat itu KPK menangkap bekas komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. KPK menduga Wahyu menerima uang dari Harun untuk meloloskannya dalam proses pergantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Meski menangkap Wahyu, KPK gagal mencokok Harun.
Ditjen Imigrasi Kemenkumham menyatakan Harun berada di Singapura sejak 6 Januari dan belum kembali saat KPK menjalankan operasinya. Namun penelusuran media Tempo menemukan Harun ternyata sudah ada di Indonesia pada 7 Januari 2020.
Saat dimintai konfirmasi soal temuan dari penelusuran tersebut, pihak Kemenkumham berkukuh Harun masih di luar negeri. “Pokoknya masih belum di Indonesia,” kata Yasonna Laoly ketika itu. (rah/berbagai sumber)
