Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Presiden RI keenam yang juga Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru-baru ini menyampaikan pandangan tertulisnya ihwal seputar perkara skandal megakorupsi Jiwasraya lantaran tak ingin berujung seperti kasus Century.
“Dalam tulisan Pak SBY itu menginginkan, meluruskan, jangan sampai terjadi seperti dulu pansus Bank Century lebih banyak politisnya. Ayo kita arahkan, Demokrat secara tegas oleh ketum kami, untuk bisa objektif, dalam persoalan,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di Jakarta, Ahad (2/2/2020).
Herman menekankan SBY ingin pemerintah bersikap objektif dalam melihat kasus Jiwasraya. Hingga saat ini Partai Demokrat juga mendesak parlemen untuk membentuk panitia khusus angket dalam proses penyelidikan kasus gagalnya pembayaran uang nasabah JS Saving Plan PT. Asuransi Jiwasraya.
Herman lantas meminta agar masyarakat tidak perlu bereaksi secara berlebihan mengenai tulisan SBY di sosial media itu. Sedangkan untuk pemerintah, hanya perlu menjawab secara jelas mengenai kasus yang belakangan ini mencuat dan menjadi sorotan luas di masyarakat sejak beberapa waktu lalu itu.
“Kalau nanti banyak pertanyaan silakan saja jawab pertanyaan itu, berapa besar. Contoh pertanyaan Pak SBY berapa besar sih sebetulnya uang yang disiapkan, berapa sih jebolnya?,” jelas anggota Komisi VI DPR ini.
Atas dasar tersebut, tambah Herman, diperlukan adanya Pansus hak angket Jiwasraya karena dianggap efektif dan objektif dalam mengungkap perkara Jiwasraya. Hal itu juga dapat menepis spekulasi di tengah masyarakat yang menjurus pada persoalan politis pemerintah. “Dan kita buktikan, pansus bisa membuktikan hal itu melalui hak angket,” tegas Herman.
Panja Komisi VI DPR yang menangani kasus PT Asuransi Jiwasraya berencana untuk memanggil bos Mayapda Group, yang sekaligus merupakan Anggota Watimpres, Dato Sri Tahir.
Anggota Panja Komisi VI DPR Andre Rosiade menjelaskan, nama Tahir mencuat dalam kasus megaskandal Jiwasraya setelah banyak beredar di media sosial mengenai kedekatannya dengan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi Jiwasraya Benny Tjokrosaputro.
“Nama beliau banyak disebut di sosial media karena indikasi ada hubungan dengan Benny Tjokro. Tentu ini butuh klarifikasi dan informasi yang utuh mengenai rumor. Jadi baru rencana dan akan dibahas di rapat internal panja Jiwasraya,” kata Andre, pekan lalu.
Kendati demikian, Andre belum mau merinici kapan pemanggilan dilakukan. Keputusan pemanggilan baru akan dilakukan setelah panja membahasanya dalam rapat internal.
Dihubungi terpisah, Tahir menegaskan akan datang memenuhi jika memang ada panggilan para anggota dewan tersebut. “Saya belum tahu (akan dipanggi), ya (akan datang), ujarnya.
Dalam menyikapi kasus Jiwasraya, DPR membentuk panitia kerja (Panja). Dari 11 Komisi yang ada di DPR, terdapat 3 komisi yang membentuk panja kasus Jiwasraya yakni Komisi III, Komisi VI dan Komisi XI.
Komisi III akan mendalami dari sisi hukum, Komisi VI mendalami dari sisi korporasi BUMN dan Jiwasraya itu sendiri, sementara Komisi XI yang akan mendalami dari sisi bagaimana pemerintah dan otoritas dalam mengawasi kasus ini, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (rah/berbagai sumber)
