Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Tokoh nasional Rizal Ramli kerap mengkritik kebijakan pemerintah, meski saat ia menjadi pejabat publik maupun di luar pemerintahan. Namun, tahukah Anda? sejumlah prediksi yang ia lakukan ternyata memiliki kebenaran.
Namun bukan berarti memberi kritik, kemudian Rizal tak memberikan solusi, ia kerap memberikan solusi terhadap apa yang dikritiknya.
Mantan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB ini diwawancarai di kediamannya, di kawasan Jalan Bangka, Jakarta Selatan, untuk memastikan apa saja yang ia prediksikan selama ini.
Pak Rizal, apa yang membuat Anda begitu yakin dengan prediksi-prediksi yang Anda lakukan selama ini?
Rizal Ramli: Kami melakukan kritik kepada siapa saja, bahkan sejak era pemerintahan Soeharto. Dan kritikan yang saya sampaikan berdasarkan angka, riset dan empirik yang terjadi di Indonesia. Jadi… apa yang saya katakan bukan hanya sekadar kritik, tapi saya juga sebetulnya memberikan solusi atas apa yang terjadi, agar arah bangsa ini benar-benar bisa lebih baik.
Bisa berikan apa saja yang menjadi kritikan Anda?
Rizal Ramli: Proyek program listrik 35.000 Mega Watt merupakan proyek yang tidak realistis. Kami telah pelajari itu kurang dapat, paling hanya 17-18 ribu MW. Intinya yang penting bos senang, itu memberikan harapan yang kurang realistis.
Jadi… jika 17.000 MW bisa dicapai dalam lima tahun, itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Dibandingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, proyek listrik hanya mencapai 7.919 MW. 17.000 MW bisa dicapai dalam 5 tahun itu prestasi yang membanggakan, karena zaman SBY hanya 7 ribuan. Artinya, itu prestasinya luar biasa.
Kesulitan lain membangun 35 ribu MW karena konsesi listrik banyak jatuh ke tangan mitra yang tidak berkompeten. Artinya, tidak memiliki pengalaman, ekuitas atau modal, maupun jaringan untuk menggarap proyek pembangkit listrik. Mitra ini hanya mengandalkan perizinan konsesi listrik, tanpa kesanggupan mencari pendanaan untuk kebutuhan proyek.
(Sebagai informasi, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana mengatakan per Desember 2019 realisasi pembangkit 35.000 MW baru beroperasi 6.811 MW atau 19,8%. Sampai akhir 2020, ditargetkan kapasitas yang terbangun baru bisa 15.634 MW. Rida menjelaskan, salah satu penyebab molornya proyek ini karena realisasi pertumbuhan ekonomi saat ini lebih rendah daripada asumsi sebelumnya. Program 35.000 MW dulu dirancang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi berkisar 7-8%. Pertumbuhan listrik 1,2 kali. Sementara pertumbuhan ekonomi sekarang sekitar 5%, kenyataan seperti itu. Tapi memang ada perlambatan sampai 2029. Kan prediksi awal pertumbuhan ekonomi).
Bagaimana menurut Pak Rizal soal prediksi adanya indikasi korupsi yang terjadi di Pelindo II, Anda pernah angkat bicara soal itu?
(Diketahui, saat itu yang menjabat Dirut Pelindo II adalah RJ Lino).
Rizal Ramli: Saya saat itu masih jadi Menko Maritim, diundang oleh pansus di DPR, saya katakan bahwa telah terjadi korupsi yang sangat clear dalam pembelian crane, dan terjadi pelanggaran UU dan peraturan menteri di atasnya terutama Menhub.
Selain itu, tindakan perpanjangan kontrak tanpa tender yang diadakan di Pelindo II sangat merugikan negara. Nilai kontrak kedua sebesar Rp 215 miliar justru lebih kecil dari kontrak pertama Rp 243 miliar.
Dan saya kirim surat ke BPK untuk lakukan investigasi audit perpanjangan kontrak ini.
(Sebagai informasi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan empat proyek di lingkungan Pelindo II merugikan negara lebih dari Rp 6 triliun. Hal itu terungkap berdasarkan laporan hasil pemeriksaan. Maka ini wewenang ada di aparat penegak hukum. Empat proyek di Pelindo II yang merugikan negara itu yakni perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, proyek Kalibaru dan juga global bond. Selain mengidentifikasi kerugian negara, BPK juga mengidentifikasi konstruksi perbuatan melawan hukum dan mengidentifikasi pihak yang tertanggung jawab. Di Pelindo II, ada juga pemeriksaan kasus mobile crane yang ditangani Bareskrim Polri yang sudah masuk meja hijau dan kasus tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC). Pada dua kasus itu, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kerugian negara mencapai Rp30-50 miliar).
Kami rasa, soal yang satu ini prediksi pertumbuhan ekonomi paling sering didengar masyarakat. Bagaimana Pak Rizal bisa memprediksinya?
Rizal Ramli: Sebetulnya tak sulit-sulit banget… bahwa prediksi tersebut juga didasarkan pada indikator makro yang menunjukkan kecenderungan semakin merosot hingga Kuartal III-2019, antara lain kondisi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sebesar US$ 7,6 miliar. Begitu juga dengan neraca perdagangan yang mengalami defisit US$ 3,12 miliar. Dan, kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut sampai tahun depan.
Gak heran kok, saat ini sekitar 24% perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) termasuk kategori zombie company. Maksudnya adalah perusahaan yang masih berjalan, tetapi tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar utang. Perusahaan tersebut hanya bisa bertahan apabila dilakukan restrukturisasi kredit.
Bahkan, saya prediksi zombie company akan mencapai sepertiga dari seluruh perusahaan yang ada di BEI.
Tapi sayangnya, pemerintah menggunakan kebijakan makro ekonomi yang super konservatif, yaitu austerity atau pengetatan. Rumus IMF dan Bank Dunia yang dilakukan ini puluhan kali sudah gagal dijalankan di Amerika Latin, di Yunani. Kalau kondisi ekonominya sedang melambat, kemudian dilakukan pengetatan, diuber pajaknya, ya makin nyungsep (kondisi ekonomi).
Nah… yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong daya beli kelompok menengah ke bawah. Kalau ekonominya sedang melambat, negara yang canggih itu bila perlu pajak-pajaknya diturunin. Nanti kalau sudah membaik kondisinya, baru diuber lagi pajaknya.
Misalnya dulu waktu saya menjadi Menko bidang ekonomi di zamannya Gus Dur, saya naikkan gaji pegawai negeri sampai 125%. Begitu dapat uang, 99%-nya dibelanjaan, sehingga sektor riil langsung hidup. Selain itu, multiplier effect-nya juga besar sekali.
Sementara kalau kita kasih ke orang kaya, uangnya malah disimpan di luar dan tidak dibelanjakan, sehingga tidak ada efeknya. Jadi dalam situasi begini, yang harus dipompa itu ekonomi menengah ke bawah. Bukan malah digencet dengan berbagai macam pajak.
(Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa pada kuartal IV-2019, pertumbuhan ekonomi tercatat 4,97% year-on-year (YoY). Dimana hal tersebut terlihat, jika mengacu pada konsensus pasar yakni, 5,04% sekaligus menjadi catatan terendah sejak kuartal IV-2016. BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan QoQ (Quarter over Quarter) –menjelaskan perbandingan ukuran dua waktu yang sama dalam periode berbeda dalam basis satu kuartal– sejak triwulan ke-4 ke triwulan ke-3 tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 1,74 persen. Mempertahankan lima persen dalam situasi sekarang tidak gampang. 5,02 persen yang menunjukkan pelemahan ini, sudah cukup baik)
Pak Rizal, soal impor pangan, bagaimana prediksi Anda?
Rizal Ramli: Kemarin itu kan Mendagnya seenaknya Saja lakukan impor, ugal-ugalan… gak mikir nasib petani. Potensi kerugian negara nyaris Rp 10 triliun, belum kerugian petani, lebih besar dari skandal Century.
Lihat saja itu, beras yang tersisa kemarin di Bulog, gak tanggung-tanggung, 20 ribu ton. Ini megakarya Enggar dan teman-temannya, yang rugikan petani kita.
Tahun 2020 kredit tumbuh lebih rendah. Terjadi pengetatan ganda moneter dan fiskal. Pengetatan ganda itu semakin menekan ekonomi, potong subsidi pupuk, gas.
Boro-boro kedaulatan pangan, yang terjadi justru utang yang semakin besar dengan imbal beli yang merupakan salah satu tertinggi di kawasan asia pasifik.
Risiko makro ekonomi Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir dalam bentuk defisit transaksi perdagangan, -8,57 miliar dolar AS tahun 2018 dan defisit transaksi berjalan -9,1 miliar dolar AS, merupakan defisit neraca berjalan yang paling parah dalam 4,5 tahun terakhir.
Sebetulnya masih banyak lagi, ada juga soal Garuda, saya pernah meminta agar rencana pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia dibatalkan. Saat itu, saya juga ketemu Presiden Jokowi. Saya bilang, Mas, saya minta tolong layanan diperhatikan. Saya tidak ingin Garuda bangkrut lagi karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman 44,5 miliar dollar AS dari China Aviation Bank untuk beli pesawat Airbus A350 sebanyak 30 unit. Itu hanya cocok untuk Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa
Jadi… rute internasional yang akan diterbangi oleh Garuda Indonesia tidak menguntungkan. Pasalnya saat ini maskapai di kawasan ASEAN yang memiliki rute internasional ke Amerika Serikat dan Eropa, yaitu Singapore Airlines, punya kinerja keuangan yang kurang baik. Hal yang sama juga terjadi pada Garuda Indonesia.
Namun, rute internasional Garuda ke Eropa selalu membuat maskapai BUMN merugi, karena tingkat keterisian penumpangnya hanya 30 persen. Oleh karena itu, ketimbang mengembangkan bisnis penerbangan rute internasional, lebih baik Garuda membeli pesawat Airbus A320 dan memilih fokus menguasai bisnis penerbangan domestik dan regional Asia. Kita kuasai dulu pasar regional lima sampai tujuh tahun ke depan. Kalau sudah kuat, baru kita hantam. Presiden setuju (pembatalan pembelian pesawat Airbus A350), dan kami panggil direksi (Garuda), dan batalkan supaya ganti.
Saya cerita sedikit… sewaktu menjabat sebagai Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Garuda saat itu tak mampu membayar utang kepada konsorsium bank Eropa sebesar 1,8 miliar dollar AS. Saat itu pihak Eropa mengancam akan menyita semua pesawat Garuda. Akhirnya, dia mengirim surat grasi ke Frankfurt, Jerman, untuk balik menuntut konsorsium bank Eropa itu karena menerima bunga dari kredit dengan ekstra 50 persen. Setelah dituntut balik, akhirnya para bankir meminta damai dan sepakat merestrukturisasi utang Garuda.
(Sebagai informasi, emiten penerbangan BUMN, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akhirnya menyajikan ulang (restatement) laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam penyajian ulang laporan keuangan tersebut, Garuda mencatatkan kerugian, bukan untung seperti yang dilaporkan sebelumnya. Dalam materi paparan publik yang disampaikan Garuda kemarin, setelah ada penyesuaian pencatatan maskapai penerbangan ini merugi US$ 175 juta atau setara Rp 2,45 triliun (kurs Rp 14.004/US$). Angka tersebut cukup fantastis. Pasalnya sebelum restatement Garuda tercatat membukukan keuntungan US$ 5 juta atau setara Rp 70,02 miliar).
Terakhir Pak… Anda kerap memberikan kritik, namun juga memberikan solusi. Jika memang kondisi seperti ini terus berjalan, bagaimana tanggapan Anda?
Rizal Ramli: Teori gelembung (bubbles) yakni gelembung yang tak didukung oleh fundamental yang kuat, melainkan didukung oleh persepsi dan public relations. (indonesiakita)
