Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Tersangka kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku, sudah sebulan lebih diburu polisi namun belum ada titik terang penangkapan. Polri yang membantu KPK mengejar politisi PDIP itu mengaku telah mencari ke sejumlah tempat.
“Ya tentunya kan di rumahnya kita cari tidak ada, di tempat-tempat lain yang sering jadi tempat nongkrong tidak ada, dan semua, di tempat saudaranya tidak ada,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono kepada wartawab di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Menurut Argo timnya saat ini masih terus bergerak mencari keberadaan Harun. Jajaran Polda dan Polres di wilayah masih terus melakukan pencarian dan akan terus melaporkan perkembangannya.
“Semua kita masih bergerak dan tentunya kalau nanti sudah ditangkap kita serahkan ke KPK. Semua tetap berjalan untuk kita memberikan bantuan mencari DPO HM. Kita masih menunggu daripada tingkat polres maupun polda di wilayah, sejauh mana untuk apakah sudah menemukan atau belum. Sampai sekarang masih kita menunggu dari wilayah-wilayah yang memberikan informasi masukan,” urai Argo.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis menyatakan pihaknya bakal membantu KPK menangkap Harun Masiku. Idham mengatakan Polri juga membantu KPK dalam penangkapan-penangkapan kasus sebelumnya. “Saya tadi sudah jelaskan bahwa rekan-rekan dari KPK sudah mengajukan surat resmi untuk meminta bantuan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan di mana tersangka HM ini,” kata Idham seusai rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Seperti diketahui, Harun Masiku dikabarkan sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari lalu. Polisi juga sudah membentuk tim khusus untuk memburu politikus PDIP itu.
Sementara itu Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pimpinan KPK tak serius menangani perkara suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, yang di antaranya melibatkan Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.
“Tidak salah jika publik memandang pimpinan KPK tidak serius menuntaskan perkara ini. Misalnya, merujuk pada kegagalan KPK menyegel kantor PDIP, kegagalan pimpinan KPK menjelaskan apa yang terjadi di PTIK, dan perihal kantor DPP PDIP yang sampai saat ini tak kunjung digeledah oleh KPK,” tegas peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Selasa (11/2/2020)
Kurnia juga mempertanyakan seringnya pimpinan KPK safari ke beberapa lembaga negara.
“Justru pimpinan KPK bukannya malah serius menangani perkara ini akan tetapi malah terlalu sering safari ke beberapa lembaga negara. Bahkan Ketua KPK malah menunjukkan “gimmick” aneh dengan memasak nasi goreng disaat genting seperti ini,” papar Kurnia.
Kurnia juga menyoroti belum tertangkapnya Harun Masiku. “Pimpinan KPK harus menjelaskan kepada publik tenggat waktu pencarian Harun Masiku. Sebab, proses ini sudah terlalu berlarut-larut,” ujar dia.
KPK pada Kamis (9/1/2020) telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai penerima, yakni mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi, yakni Harun Masiku yang saat ini masih menjadi buronan dan Saeful (SAE), swasta.
Diketahui, Wahyu meminta dana operasional Rp 900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI dapil Sumatera Selatan I menggantikan caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP dapil Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, Wahyu hanya menerima Rp 600 juta. (rah/ berbagai sumber)
