Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan bahwa ada 30 investor besar dalam dan luar negeri yang berminat menggarap ibu kota baru di Kalimantan dipertanyakan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas.
“Apakah ibu kota baru itu sebenarnya milik asing dan aseng atau milik negara dan rakyat Indonesia?,” tegas Anwar di Jakarta, Senin (2/3/2020).
Anwar menyayangkan pernyataan Luhut tersebut karena niat Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah rencana besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Yang kita sayangkan, mengapa masalah sebesar ini kok tidak terbuka dan tidak dibuka secara transparan? Rakyat perlu tahu, karena yang akan dipindahkan ibu kota negara,” kata Anwar.
Anwar menekankan, semestinya rakyat tahu secara baik alasan-alasan pemindahan ibu kota, pemilihan lokasinya, serta tanah yang akan dibangun untuk ibu kota baru tersebut punya siapa. Rakyat juga harus tahu apakah aman dari bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, termasuk dari mana uangnya.
“Kata pemerintah, pemerintah tidak punya duit, lalu duitnya dari mana? Ini harus dijelaskan secara terbuka, karena ini menyangkut masalah publik dan atau masalah dari seluruh rakyat Indonesia,” tegas Anwar.
Lebih lanjut Anwar mempertanyakan bagaimana kesepakatan pemerintah dengan mereka terkait pernyataan Luhut soal 30 investor itu. Sebagai rakyat awam, tentu muncul pertanyaan apakah yang akan dipindahkan ini ibu kota negara atau pusat bisnis. “Dan apakah dengan kepindahan ibu kota ini rakyat banyak akan diuntungkan atau tidak,” kata dia.
Sebab, ujar Anwar, selama ini yang diketahui bila investor sudah mau berinvestasi itu berarti tingkat keuntungan yang akan mereka peroleh sudah jelas. “Yang ditakutkan dan dikhawatirkan dari masalah ini, apakah nanti dengan kehadiran ibu kota baru ini rakyat banyak diuntungkan? Atau siapa sebenarnya siapa yang diuntungkan?” tambah Anwar.
Menurut Anwar keuntungan dari pembangunan ibu kota baru sudah sangat jelas dan akan lebih banyak jatuh ke tangan mereka dari pada kepada rakyat. “Dengan begitu, yang terlintas dibenak masyarakat, apakah ibu kota negara yang baru tersebut masih mencerminkan ibu kota dari Negara Republik Indonesia yang seharusnya juga milik dari seluruh rakyat Indonesia? Atau itu adalah ibu kota negara yang dikuasai oleh asing dan aseng?” papar Anwar mempertanyakan kembai.
Anwar menegaskan bahwa kalau yang terakhir itu yang terjadi maka tentu hal tersebut akan sangat disesalkan. (rah/berbagai sumber)
