Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan uji materi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan bakal memengaruhi keberlangsungan BPJS Kesehatan.
“Tentu, kita melihat keputusan tersebut bahwa Perpres BPJS, pengaruhnya ke seluruh rakyat Indonesia. Keputusan batalkan satu pasal saja itu mempengaruhi seluruh sustainability dari BPJS Kesehatan,” ujar Sri Mulyani di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Selasa (10/3/2020).
Sri Mulyani memahami kebijakan kenaikan iuran tersebut tidak dapat memuaskan semua pihak, namun dirinya memastikan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan telah mempertimbangkan seluruh aspek.
“Saat pemerintah buat perpres itu semua aspek sudah dipertimbangkan. Kita sangat paham, mungkin tidak semua puas, tapi itu kebijakan yang secara hati-hati,” kata dia.
Sri Mulyani menjelaskan aspek yang dipertimbangkan di antaranya meliputi keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengupayakan jasa kesehatan harus dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia.
“Kalau yang melaporkan itu menggunakan argumentasi mengenai jasa kesehatan harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, maka kita juga gunakan itu. Bagaimana bisa beri pelayanan, tapi tetap memiliki keberlangsungan,” terangnya.
Berikutnya, mengenai aspek keadilan yaitu pemerintah mempertimbangkan 96,8 juta penduduk miskin agar dapat menggunakan fasilitas kesehatan dengan meminta masyarakat yang memiliki kemampuan finansial untuk membantu.
“Mereka yang mampu diminta juga untuk ikut bergotong-royong dengan dibagi jadi tiga kelas. Kita melihat seluruh sistem karena itu keputusan yang sangat mempengaruhi keseluruhan JKN, jadi kita lihat dampaknya bagaimana,” papar Sri Mulyani.
Dia mengaku akan terus memantau dampak keputusan MA tersebut karena mempengaruhi keseluruhan sistem JKN sehingga tidak dapat dilihat sepenggal-penggal. “Kami terus melihat dari sebuah ekosistem, tidak sepenggal-penggal. Kita melihat seluruh peserta dan kesehatan keuangan BPJS Kesehatan,” tegasnya.
Dia pun meminta pihak BPJS Kesehatan dapat selalu transparan dalam menyampaikan laporan keuangan mulai dari terkait biaya operasi, gaji, maupun defisit agar masyarakat mengetahui masalah yang sedang terjadi. “Kita rangkum supaya masyarakat tahu ini masalah bersama, bukan satu institusi. Kita berharap masyarakat tahu ini konsekuensinya besar terhadap JKN,” katanya.
Lebih jauh Sri Mulyani menambahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mengetahui putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Saat ini pemerintah sedang mempelajari keputusan tersebut. (rah/ berbagai sumber)
