Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mengingatkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk tidak mengambil tawaran bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) karena beban utang negara dan rakyat sudah sangat besar saat ini.
Kamrussamad menyebutkan utang negara hingga Januari 2020 sudah menembus Rp 4.817,5 triliun. “Beban utang itu yang akan diwariskan ke rakyat di masa depan,” ujar Kamrussamad dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/3/2020).
Dia lantas juga mengingatkan sejarah IMF menjadikan Indonesia sebagai pasien mal praktik dimulai pada 15 Januari 1998 ketika Presiden Soeharto saat itu menandatangani Letter Of Inten (LoI) senilai 43 miliar USD beserta obat yang diberikan ternyata sangat pahit untuk ditelan ekonomi Indonesia.
“Usulan IMF melikuidasi 16 bank nasional adalah kesalahan besar. Dan dalam kebijakan BLBI, banyak pihak yang memanfaatkan situasi dengan memasukkan aset-aset tidak berharga dalam daftar aset untuk mendapat dana pinjaman,” jelas Kamrussamad.
Menurut Kamrussamad, Sri Mulyani tahu betul masih banyak sumber pendanaan dari dalam negeri untuk penanganan penyebaran virus corona yang terjadi saat ini. “Misalnya dalam postur APBN dan APBD kebijakan Refocussing dan Relokasi Anggaran melalui Inpres No.4 Tahun 2020 sudah tepat dan tinggal memastikan implementasi berjalan efektif,” terangnya.
Kamrussamad melanjutkan, sejumlah sumber pendanaan bisa dioptimalkan oleh menkeu di antaranya Sisa Anggaran Tahun Lalu (SAL), akumulasi dari Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), dana pungutan bea ekspor sawit di BPDPKS, dana lingkungan hidup di BPDLH dan dana APBN dengan Kode BA99 dikelola Menkeu selaku Bendahara Umum Negara.
Selain itu, sambung dia, ada juga dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) nilainya mencapai Rp 150 triliun, cadangan devisa Indonesia yang dikelola BI senilai 130 USD miliar atau sama dengan Rp 2.000 triliun untuk kurs saat ini Rp 17.000 per US dollar, pemerintah bisa menertibkan SUN dengan bunga di bawah 5 persen.
“Jika Menkeu Sri Mulyani memiliki jiwa nasionalisme dan keberpihakan terhadap masa depan emonomi Indonesia, maka pasti akan menghindari pinjaman dari IMF karena berpotensi menggadaikan kedaulatan ekonomi nasional di masa mendatang,” tegas Kamrussamad.
Sri Mulyani sebelumnya menyebutkan Managing Director IMF dalam pertemuan virtual bersama anggota G20 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan negatif. “Artinya akan terjadi kontraksi jauh lebih rendah dari proyeksi 2020 yang pertumbuhan ekonomi di atas 3 persen,” kata Sri Mulyani, Selasa (23/3/2020).
Meski demikian, IMF memperkirakan akan ada perbaikan pada 2021 mendatang melalui upaya menjaga stabilitas keuangan dalam memastikan ekonomi tidak terpuruk lebih dalam. “Oleh sebab itu beberapa bank sentral G20 berinisiatif kerja sama swap line,” ujarnya.
Sementara itu, IMF berkomitmen menggunakan lending capacity sebesar 1 trilliun dolar AS, membantu anggotanya melalui pemberian SDR allocation, dan memperluas fasilitas IMF-swap line. (rah/berbagai sumber)
