Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id-Penggunaan kebijakan darurat sipil oleh pemerintah dalam menangani masifnya wabah Covid-19 di tanah air adalah langkah yang kebablasan. Hal yang perlu diingat, darurat sipil hanya bisa diterapkan dalam kondisi ketertiban dan keamanan negara tidak terkendali.
Begitu tegas Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Mukhaer Pakkanna, Selasa (31/3).
Menurutnya, penguasa darurat sipil bisa menyuruh aparat untuk menggeledah tempat sekalipun pihak pemilik tempat tidak bersedia. Penguasa darurat sipil berhak menyita semua barang yang diduga mengganggu keamanan, hingga memeriksa badan dan pakaian tiap orang yang dicurigai. Serta, penguasa darurat sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah.
Penguasa darurat sipil berhak mengetahui semua berita dan percakapan telepon, melarang pemakaian kode hingga bahasa selain bahasa Indonesia, membatasi penggunaan alat telekomunikasi, dan menghancurkan alat telekomunikasi.
“Saya kira saat ini di tengah wabah masif ini negara masih aman dan stabil. Maka langkah karantina wilayah atau pembatasan sosial masih jauh lebih tepat,” terangnya.
Menurutnya, rakyat Indonesia sudah sadar tentang arti pentingnya dampak wabah Covid-19 ini. Mereka bahkan sudah bersiap jika ruang geraknya dibatasi dalam konteks social distancing atau physical distancing.
Pertimbangan rakyat, khususnya yang berprofesi sebagai pekerja informal dan harian, hanya satu yaitu cara melanjutkan denyut nadi kehidupannya. “Bagaimana agar asap dapur tetap mengepul? Rakyat butuh makan, bukan darurat sipil,” tutur Mukhaer.
Atas alasan itu, pemerintah melalui aparat dan regulasi yang dibuat seharusnya menjamin ketersediaan pangan dan sembako selama masa karantina. Semua itu perlu melibatkan perangkat RT, RW, Desa, kelurahan dan dikoordinir oleh Pemda.
Pemerintah, sambungnya, tidak boleh lepas tangan untuk memproteksi atau melindungi rakyatnya. Mukhaer yakin pemerintah punya database tentang rakyat yang perlu dibantu. Termasuk, pihak mana saja yang perlu diberikan stimulasi untuk menggerakkan ekonomi keluarga dan negara.
“Jangan sampai dalam masa karantina wilayah, rakyat mati kelaparan. Ini tanggung jawab sosial kita semua,” ujarnya.
Atas alasan itu semua, Mukhaer berpendapat bahwa langkah yang tepat diambil pemerintah adalah karantina wilayah. Dia pun mendesak agar presiden segera mencabut kebijakan darurat sipil yang justru membahayakan nasib rakyat.
“Bahkan, jika tidak dicabut, suasana akan makin mencekam. Yang bukan tidak mungkin suasana social disorder akan meletus. Rakyat hanya butuh keberlanjutan pangan dan sembako,” demikian Mukhaer Pakkanna. (wh/berbagai sumber)
