Daftar Donatur Palestina
Oleh: Fuad Bawazier
Sejak awal ada isu virus Corona, Pemerintah Pusat terkesan menganggap enteng wabah ini dan acap kali menjadikannya candaan.
Mulai canda nasi kucing, mobil Corona, izin masuknya sulit, orang kita kebal virus dan lain-lain. Bukannya Pemerintah mempersiapkan diri untuk menangkal wabah, tetapi aneh justru sibuk menangkal turunnya wisata. Benar-benar tidak nyambung.
Alat-alat medis seperti masker dan Alat Pelindung Diri (APD) buru-buru diekspor ke China sebagai peluang bisnis. Ini karena tidak ada kemampuan mengantisipasi keadaan. Walhasil Pemerintah Pusat gigih menyangkal virus Corona telah masuk ke Indonesia. Padahal negara-negara lain meresponsnya serius dan mulai ambil ancang-ancang.
Sikap Pemerintah Pusat ini tampaknya mengherankan dan mengecewakan komunitas internasional. Singkat cerita, internasional kurang mempercayai data Indonesia tentang Covid-19, bahkan sampai kini. Kita di anggap underreporting. Mungkin tidak sengaja menyembunyikan datanya tetapi memang tidak mampu mendata dengan baik.
Pemda-pemda mulai gelisah menghadapi wabah Corona. Sebagian menunjukkan sikap tidak puas terhadap respons Pemerintah Pusat. Mereka berjalan sendiri.
Sementara itu, Gubernur DKI Anies Baswedan, sejak awal mempunyai penilaian yang juga berbeda dalam menyikapi wabah Covid-19 ini. Beliau amat serius dan berwawasan internasional. Komunitas internasional memberikan penilaian positif terhadap sikap Gubernur DKI.
Celakanya, banyak yang mendukung maupun yang ketakutan bahwa Anies Baswedan ini potensial bakal menjadi Capres 2024, sehingga apapun yang disikapi dan diperbuat Anies dipolitisir. Kelompok yang ketakutan tadi langsung menyerang membabi buta apapun yang dijalankan Gubernur DKI.
Meskipun banyak kendalanya, Gubernur DKI praktis atau de facto telah menjadi leader dalam penanganan virus Corona di Indonesia. Anies terus berusaha untuk semaksimal mungkin menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk melindungi masyarakat DKI, meski sering “digembosi” oleh kebijakan Pemerintah Pusat. Terasa sekali ada nuansa persaingan atau permusuhan terhadap Anies.
Kebijakan-kebijakan Gubernur DKI dalam menghadapi wabah Covid-19 semakin menginspirasi Pemda-pemda yang lain. Bahkan to some extent diikuti pula oleh Pemerintah Pusat yang maju mundur menyerahkan urusan Covid-19 ini kepada masing masing Pemda. Pemerintah Pusat selama ini terkesan lamban, inkonsisten dan berantakan dalam merumuskan kordinasi di pusat sendiri maupun dengan pemda.
Pemda-pemda semakin tidak sabar dan nekat berjalan sendiri tanpa izin Pusat. Pusat mulai kehilangan wibawanya. Intinya ada tarik ulur Pusat dan Daerah, semacam perebutan wewenang dan adu kekuasaan.
Memang ada yang menduga bahwa ini adalah taktik atau kesempatan bagi Pemerintah Pusat untuk cuci tangan atau berkelit daripada gagal dan menerima kecaman atau cemooh dari masyarakat dan luar negeri. Lebih-lebih banyak spekulasi terutama yang datang dari luar negeri bahwa Indonesia akan menghadapi keadaan yang serius dalam wabah ini. Sementara langkah Gubernur DKI yang serius dan konsisten semakin menuai pujian dari kalangan diplomat asing dan komunitas internasional.
Di tengah tekanan itu, Gubernur DKI semaksimal mungkin menggunakan kewenangan yang dipunyainya untuk mengutamakan keselamatan nyawa warga DKI dari Covid-19, bukan membangun pencitraan. Mirip dengan taktiknya ketika menghadapi penyetopan Reklamasi Teluk Jakarta. Dia sabar dan berpengalaman menghadapi semua gangguan, rongrongan dan tekanan. Jadi ini bukan percobaannya yang pertama kali, meski jauh lebih berat. Karena itu kita semua wajib mendukung PSBB yang ditetapkan Gubernur DKI yang berlaku mulai Jumat 10 April 2020. Bagi yang mampu menolong tetangganya yang kurang mampu.
Last but not least, semua pejabat tanpa terkecuali, harus ingat bahwa menandatangani peraturan atau keputusan adalah mudah, tapi janganlah merasa itu sudah selesai dan membebaskan dirinya dari tanggung jawab. Sebab itu barulah permulaan. Yang penting adalah realisasinya. Jangan hanya PHP. Bantuan harus mencapai sasaran dengan cepat dan tanpa korupsi. Rakyat minta bukti bukan janji. Kenyataan bukan pencitraan.
(Jakarta, 9 April 2020)
