Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ekonom senior yang juga mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri menegaskan pemerintah saat ini harus memprioritaskan bidang kesehatan terkait pengendalian wabah virus Corona alias Covid-19.
Chatib menjelaskan dengan harus fokus di masalah kesehatan masyarakat memang berimplikasi pada ekonomi. Misalnya, dengan fokus di kesehatan, pemerintah tentu harus menggalakkan orang untuk di rumah saja. Sehingga, fokus kedua adalah pemerintah mesti menyiapkan jaring pengaman sosial melalui berbagai program bantuan untuk rakyat yang sangat terdampak pandemi Corona, khususnya kalangan masyarakat bawah dan juga menengah.
“Jadi, orang harus dibayar untuk diam di rumah, itu kenapa bantuan langsung tunai sangat penting, pemerintah harus memberi kompensasi agar orang diam di rumah, karena kalau tidak, mereka akan tetap keluar rumah untuk bekerja, khususnya di sektor informal,” ujar Chatib di Jakarta, Senin (13/4/2020).
Dengan demikian, tegas Chatib, dukungan pada sektor kesehatan juga termasuk dengan dikeluarkannya kebijakan agar masyarakat berada dan beraktivitas di rumah, seperti Work From Home (WFH). “BLT sangat penting karena masyarakat diminta untuk tetap berada di rumah dalam rangka menekan penyebaran wabah Covid-19,” jelas Chatib.
Chatib kembali menekankan, pemerintah saat ini sebaiknya mengesampingkan dulu berbagai proyek seperti Ibu Kota Baru dan juga isu Omnibus Law, sebab pengendalian wabah Corona menjadi hal paling utama saat ini yang tak bisa ditunda.
“Yang terpenting mengendalikan pandemi sebagai prioritas utama, sebab, tanpa itu, seperti yang saya katakan, Indonesia tidak bisa meningkatkan kondisi ekonominya. Lupakan hal lain. Isu lain kita bicarakan setelah itu,” terangnya.
Chatib menambahkan kalau Corona tidak dikendalikan dan menyebabkan orang sakit maka ekonomi juga akan tetap terdampak. “Itu akan menjadi prioritas pertama karena jika orang sakit dan mereka tidak dapat bekerja, maka ekonomi akan terpukul,” jelas dia.
Tak hanya itu, Chatib mengatakan kebijakan pemerintah memberikan insentif seperti relaksasi pajak dinilai tidak membantu karena dalam situasi saat ini akan banyak perusahaan yang merugi.
“Relaksasi pajak tidak akan berhasil, karena perusahaan akan merugi dan jika anda merugi maka tidak perlu membayar pajak. Jadi memberi relaksasi pajak tidak akan membantu,” tegas Chatib. (rah/berbagai sumber)
