Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id-Pernyataan dari tokoh nasional DR. Rizal Ramli panggung Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk “Corona: Setelah Wabah, Krisis Mengancam?” pada Selasa malam (21/4) membuat publik terkejut. Komentar yang menggelegar, tegas tanpa tedeng aling-aling itu disampaikan Rizal Ramli agar Indonesia jangan lagi menjadi antek China.
Mulanya, pria yang akrab disapa RR itu mengurai bahwa ada tiga negara yang diprediksi para analis akan menjadi superpower dalam 10 tahun mendatang. Di antaranya Vietnam, India, dan Meksiko.
Jika ekonom-ekonom yang ada di lingkar pemerintahan diisi orang-orang hebat, maka Indonesia bisa menyodok ke urutan empat.
Tapi hebat saja belum cukup, mereka juga harus mampu keluar dari jerat ketergantungan dengan negeri China.
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menegaskan bahwa Indonesia harus mulai menggeser kiblat politik luar negeri dan investasi tersebut. Indonesia harus jadi negeri sendiri yang mengutamakan kepentingan rakyat untuk bisa menjadi negara yang superpower.
“Ini waktunya menggeser politik luar negeri dan investasi kita, dari sangat pro China, antek Beijing jadi negeri kita sendiri. Ini kesempatan Indonesia jadi negeri superpower,” katanya di malam itu.
Namun demikian, oleh sejumlah pendengung di media sosial pesan brilian itu justru ditangkap lain. Bahkan dibelokkan ke tuduhan bahwa mantan Menko Maritim itu telah rasis.
RR menegaskan bahwa tuduhan itu salah alamat dan norak. Ini mengingat orang-orang dekatnya berasal dari beragam etnis dan agama.
“RR dituduh rasis itu pernyataan sangat norak. RR itu paling plural, alm istri Tionghoa, anak angkat Katolik & Protestan. Teman-teman Tionghoa RR banyak sekali,” jawabnya kepada redaksi, Kamis (23/4).
Rizal Ramli memberi pencerahan kepada para pendengung bahwa yang dia kritik adalah China sebagai negara, yaitu Republik Rakyat China yang dipimpin Xi Jinping. Bukan etnis Tionghoa.
“Yang dikritik itu negara China (RRC), bukan etnis Tionghoa,” tegasnya.
Rizal Ramli menilai pemerintah sudah sangat pro dengan RRC, sehingga merugikan rakyat dan kepentingan nasional. Termasuk soal corona.
Ingat UUD kita mewajibkan kita untuk melaksanakan politik luar negeri “bebas aktif”, tidak ikut blok apapun (non-alligned),” tutupnya. (wh/rmol)
