Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Kebanyakan masyarakat umum tidak mengetahui istilah-istilah teknis dalam bidang ekonomi. Namun, jika pembahasannya dilakukan dengan menggunakan istilah umum tentunya dapat mudah dipahami maksudnya oleh masyarakat umum.
Ada yang menarik dalam istilah ekonomi pada beberapa hari ini. Salah satunya adalah soal ide ‘mencetak uang’, yang oleh sejumlah pihak menilai langkah tersebut dapat membantu kondisi perekonomian RI di tengah pandemi corona.
Sebelumnya, usulan tersebut sempat hadir dari mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.Ia mengatakan, bahwa Indonesia bisa mengambil kebijakan mencetak uang untuk membiayai anggaran pemerintah di tengah wabah Virus Corona alias COVID-19. Namun, kebijakan itu hanya bisa diambil dalam jumlah terbatas. “Ruangnya ada tapi tidak bisa terus menerus dan jumlahnya tidak bisa terlalu signifikan seperti di Amerika Serikat,” ujar Chatib dalam diskusi daring, Selasa, 21 April 2020 lalu.
Ide Chatib tampaknya tak semulus yang diharapkan, pasalnya rencana tersebut langsung kena ‘kepret’ oleh ekonom senior Rizal Ramli, yang menyebutkan langkah tersebut sia-sia dan akan memperburuk kondisi perekonomian RI.
Hal ini sebelumnya, ia sampaikan kepada publik melalui siaran langsung sebuah diskusi yang digelar oleh salah satu stasiun tv swasta nasional, beberapa waktu lalu. “Printing Money.. pada saat pemerintah tidak kredibel, banyak praktik KKN, dan abused of power, printing money ini sangat berbahaya, bisa mengakibatkan inflasi. Dan yang paling bahayanya lagi, begitu printing money dilakukan, rupiah bisa anjlok ke angka Rp 20 ribu per dolar AS. Kecuali pemerintah kredibel” tegas Rizal.
Selain itu, mantan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB ini menjelaskan, bagaimana sebelumnya Amerika Serikat telah melakukan makro pumping, namun hasilnya sama sekali tidak mempengaruhi kondisi ekonomi AS. “Amerika berapa tahun lalu, pump 1 triliun US, hasilnya cuma berapa hari doang indeks naik, habis itu turun lagi. Karena apa?, masalahnya di coronanya, mau dipompa 2 triliun tetap masalah, jadi seharusnya yang dilakukan oleh negara manapun adalah menanganai masalah corona dulu, itu intinya, selesai itu baru semua permasalahan ekonomi bisa diselesaikan,” ungkapnya.
Ganti Istilah Quntitative Easing
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengaku telah melakukan langkah pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing (QE) dengan melakukan injeksi likuiditas, sebesar Rp 300 triliun. Ini untuk memastikan likuiditas di pasar keuangan tetap terjaga di tengah tekanan pandemi virus korona Covid-19.
Perry menjelaskan, bahwa injeksi likuiditas bertujuan untuk menumbuhkan konsumsi masyarakat, menopang keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta dunia usaha lainnya.
Adapun injeksi likuiditas yang sudah dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah itu melalui triple intervention yakni intervensi di pasar spot, intervensi Domestic Non Delivery Forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) yang dilepas asing di pasar sekunder.
Selain itu, BI sudah menurunkan suku bunga acuan ke posisi 4,5%. “Melalui injeksi likuiditas, itu langkah quantitative easing. Masalahnya, likuditas yang kami sudah injeksi ke sektor keuangan ini bagaimana mengalir ke sektor riil, sehingga injeksi likuiditas yang dilakukan bank sentral bisa menumbuhkan konsumsi masyarakat, menumbuhkan UMKM, menumbuhkan dunia usaha. Itulah masalahnya di situ,” ujar dia dalam video conference, di Jakarta, Kamis (2/4).
Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, usulan anggaran Rp 1.600 triliun untuk penanganan corona dari Kadin tersebut terdiri dari Rp 400 triliun yang digunakan untuk kesehatan, Rp 600 triliun untuk jaminan sosial, serta Rp 600 triliun untuk stimulus ekonomi.
“Usulannya, anggaran itu dari Bank Indonesia (BI) dengan suku bunga 1% sampai 2%,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (22/4) lalu.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengungkapkan usulan pelaku usaha untuk kenaikan pagu anggaran untuk insentif Covid-19 tersebut telah disampaikan ke pemerintah melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
“Saya sudah menyampaikan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang usulan quantitative easing untuk Rp1.600 triliun ini. Responsnya, pemerintah beranggapan, sejauh ini gross (nilai kotor dari) insentif perpajakan saja sudah Rp 1.200 triliun, sehingga insentif yang diberikan sejauh ini dirasa sudah cukup besar,” jelasnya dalam diskusi Senior Kadin bertajuk Mencari Terobosan Recovery Dunia Usaha dan Ekonomi Masa Pandemi dan Saran bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, Ahad malam (26/4/2020).
Namun, lagi-lagi Rizal Ramli tampaknya jeli betul, melihat banyaknya permintaan dari sejumlah pihak mengenai kebijakan cetak uang, namun kali ini cara penyampaian dan permintaan dengan bahasa yang berbeda, tapi memiliki makna yang sama yakni, cetak uang.
“Banyak kampanye agar dilakukan ‘Quntitative Easing’ (QE). Istilah mah keren, nyontek dari US. QE itu mah ‘money printing’ (Cetak Uang). Amerika, EC dan Jepang kuat, bisa ‘macro-pumping’. Kalau RI bakal jadi sumber bancakan baru ala BLBI (Recovery hanya 25%). Siapa yg tanggung-jawab?,” tegas Rizal dikutip dari akun Twitternya @RamliRizal.
Sebagai informasi, Quantitative Easing mungkin tidak populer di kalangan masyarakat umum, karena memang jarang dibahas dalam ranah publik. Meski demikian, istilah ini tentu tidaklah asing bagi mereka yang concern terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terutama di bidang ekonomi.
Quantitative Easing sering kali menjadi kontroversi, di mana sebagian beranggapan sebagai solusi, tetapi sebagian lainnya justru menganggapnya sebagai masalah, tentunya seperti apa yang telah disampaikan oleh Rizal Ramli. (rah/indonesiakita)
