Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong semua kementerian dan lembaga negara terkait untuk segera membenahi tata kelola distribusi bahan kebutuhan pokok.
Bamsoet menegaskan defisit bahan kebutuhan pokok tingkat daerah harus dihindari agar tak menambah persoalan baru selama periode pandemi COVID-19. “Siapa pun paham bahwa ketika defisit kebutuhan pokok mencapai skala yang ekstrem, persoalan akan melebar tak karu-karuan,” ujar Bamsoet berdasarkan pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (7/5/2020).
Ia menambahkan, siapa pun tidak mengharapkan persoalan itu terjadi. Karena itu, skenario terburuk harus tetap diperhitungkan.
Dia menambahkan, peningkatan efektivitas distribusi bahan kebutuhan pokok di tengah periode pandemi COVID-19 sudah sangat jelas urgensinya. Apalagi, COVID-19 sudah mewabah di semua provinsi di Indonesia.
Ditambah lagi, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan segala konsekuensinya menyebabkan masyarakat tidak nyaman.
“Jangan sampai defisit bahan kebutuhan pokok menambah persoalan,” ujar Bamsoet. Sebab, masyarakat sudah diberi tahu bahwa Pemerintah menjamin dan sudah mengamankan 11 bahan kebutuhan pokok.
Karena itu, efektivitas distribusi bahan kebutuhan pokok harus segera ditingkatkan. Supaya tidak ada lagi daerah yang mengalami kekurangan bahan kebutuhan pokok.
Bamsoet meminta semua kementerian dan lembaga negara (K/L) terkait menggarisbawahi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang potensi gelombang kedua penyebaran dan penularan COVID-19 di dalam negeri.
Jika gelombang kedua penularan itu benar menjadi kenyataan, durasi pandemi COVID-19 menjadi berlarut-larut, maka ketidaknyamanan yang dirasakan bersama sekarang pun akan semakin berkepanjangan pula.
Karena itu, agar tidak mengeskalasi masalah baru sepanjang pandemi COVID-19 itu, persoalan defisit bahan kebutuhan pokok tingkat provinsi tidak boleh terjadi.
Pada masa lalu, faktor konektivitas antar-pulau dan faktor transportasi sering mengganggu distribusi bahan kebutuhan pokok di seluruh wilayah.
Faktor lain yang juga patut dicermati adalah kemungkinan perbedaan data antar-institusi atau K/L tentang kebutuhan dan stok bahan kebutuhan pokok.
“Persoalan ego-sektoral pun tak jarang menjadi faktor yang merusak koordinasi antar-institusi,” ujar Bamsoet pula.
Berbicara tentang pengelolaan kebutuhan pokok tingkat provinsi atau wilayah, kata Bamsoet, kepedulian para kepala daerah menjadi sangat penting.
Tinggi-rendahnya permintaan dan stok bahan kebutuhan pokok setempat seharusnya menjadi perhatian para kepala daerah dari hari ke hari.
Bamsoet berharap semua K/L terkait dan para kepala daerah hendaknya selalu menjaga koordinasi untuk bersama-sama menghindari defisit bahan kebutuhan di pokok masyarakat. (rah/Ant)
