Daftar Donatur Palestina
DKI Jakarta yang menjadi salah satu episentrum penyebaran virus Corona alias Covid-19 di Indonesia membuat tugas Anies Baswedan sebagai gubernur demikian berat. Selain harus menghadapi serangan Corona dengan jumlah warga terinfeksi paling banyak ketimbang daerah lain, Anies juga dituntut untuk mengatasi dampak pandemi yang dialami jutaan warganya.
Penanganan dampak wabah Corona yang dipikul Anies yaitu menyangkut penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada jutaan warga ibu kota yang terdampak pandemi dan juga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pada tahap pertama penyaluran bansos, Pemprov DKI meng-cover 1,1 juta keluarga. Bansos gelombang pertama sudah terlaksana dan semuanya ditanggung oleh Pemprov DKI. Namun karena alasan keterbatasan dana, Anies kemudian meminta pemerintah pusat ikut menanggung dana bansos lanjutan untuk diberikan kepada 1,1 juta warga DKI terdampak pandemi.
Di sini kemudian muncul persoalan yang harus dihadapi Anies. Sebab, tiga menteri pembantu Presiden Jokowi yaitu Menkeu Sri Mulyani, Mensos Juliari Batubara, dan Menko PMK Muhadjir Effendy serentak mempersoalkan permintaan Anies itu.
Sri Mulyani menyebut tadinya dana bansos untuk 1,1 juta warga ditanggung Pemprov DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat. Namun sekarang, kata Sri Mulyani semuanya diminta di-cover oleh pemerintah pusat.
Adapun Juliari menyebut awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI. Jumlahnya sekitar 1,3 juta kepala keluarga, sebut Juliari.
Juliari menuding penyaluran bansos oleh Pemprov DKI juga tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI. Dia mengaku menemukan ada warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI. Akibatnya, terjadi kekacauan di lapangan.
Sedangkan Muhadjir Effendy yang ikut menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI, mengaku sempat menegur keras Anies terkait masalah data program bansos yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI imbas pandemi. Kata Muhadjir, pemerintah pusat dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik dalam hal cocok-cocokan data.
Anies pribadi belum merespons ihwal pernyataan ketiga menteri tersebut. Meski begitu, Anies pernah menegaskan bahwa 98 persen bansos tersalurkan dengan baik oleh Pemprov DKI. Ditekankan Anies pada Jumat lalu (1/5), bahwa dalam waktu yang cukup singkat pihaknya bisa mendistribusikan 98,4% pada keluarga yang tepat, dan hal itu suatu langkah yang harus diapresiasi karena tak mudah. Artinya, sebut Anies, hanya 1,6% ini jadi bahan bersama untuk mengkoreksi ke depan.
Anies tak asal bicara. Klaim keberhasilan kerja Pemprov DKI itu nyatanya diperkuat oleh Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) yang dalam surveinya menunjukkan bahwa mayoritas warga puas atas respons Pemprov DKI dalam penanganan Covid-19 dengan persentase 80,70 persen, sementara 19,30 persen lainnya tidak puas dengan alasan tertentu.
Baru-baru ini Direktur LKSP Astriana B. Sinaga menyatakan kepuasan warga terhadap respons Pemprov DKI dalam hal bertindak cepat mengantisipasi penyebaran wabah Corona, dukungan terhadap tenaga kesehatan yang merawat pasien, dan menyiapkan bansos bagi warga Jakarta dan pendatang yang terdampak pandemi.
Tak hanya hasil survei LKSP yang bicara, hasil survei nasional mengenai persepsi publik yang dilakukan lembaga survei Median terkait penanganan wabah virus Corona menunjukkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam peringkat teratas.
Dalam survei Median bertajuk ‘Persepsi Publik atas Penanganan Wabah Covid-19: Kinerja Pemerintah Pusat, PSBB vs Lockdown, Darurat Sipil, dan Mudik’, Anies dinilai paling tepat atau baik dalam penanganan pandemi Covid-19.
Tak tanggung-tanggung, dari hasil survei Median yang dilansir Ahad (26/4/2020) lalu itu, Anies mengungguli Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). Bahkan dalam survei tersebut ada lebih dari 20 nama kepala daerah yang masuk hitungan survei.
Direktur Utama Median, Rico Marbun menjelaskan dalam survei itu responden diberi pertanyaan, “Siapakah kepala daerah yang Anda sukai atau paling tepat cara menangani wabah Corona?
Dari jawaban responden, maka lima besar kepala daerah yang dianggap publik tepat caranya dalam menangani wabah Corona per pekan I-II April 2020 adalah: 1. Anies Baswedan 24,1%, 2. Ganjar Pranowo 9,6 %, 3. Ridwan Kamil 8,9%, 4. Khofifah Indar Parawansa 8%, dan 5. Tri Rismaharini 3,7%.
Lantas ketika disinggung apakah ini erat korelasinya dengan mindset publik selama ini bahwa Anies dianggap layak menjadi Capres 2024 mendatang, menurut Rico hasil survei tersebut rasanya lebih kepada gencarnya pemberitaan media massa dan media sosial terhadap manuver 5 tokoh itu, termasuk Anies Baswedan.
Jadi, apakah serangan keroyokan tiga pembantu Jokowi itu terhadap Anies — terlepas dari moncernya kinerja Anies berdasarkan hasil survei LKSP dan Median– ada unsur muatan politis? Pasalnya, banyak sorotan miring dari publik yang kecewa terhadap cara kerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi Corona selama ini. Kita cermati saja ke depannya. (rah)
