Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya mencapai satu persen akibat pandemi virus Corona baru alias COVID-19.
Suharso mengatakan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tidak akan mencapai target pemerintah sebesar 2,3 persen itu disebabkan adanya potensi kontraksi cukup dalam pada triwulan II 2020.
“Saya mencatatkan di bawah 2,3 persen, tapi masih positif karena akan terjadi kontraksi pada triwulan II 2020 yaitu April sampai Juni. Saya pikir di bawah 2,3 persen, bahkan bisa satu persen,” katanya dalam sambutan Rakorbangpus 2020 secara virtual di Jakarta, Selasa (12/5/2020).
Meski demikian, Suharso mengatakan perekonomian Indonesia berpotensi mulai kembali membaik pada Juli 2020 dengan bergantung pada cara yang digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi tersebut. “Juli 2020, mungkin akan lumayan tergantung pada bagaimana pemulihan ekonomi kita,” ujarnya.
Sementara itu, Suharso menyebutkan dengan adanya prediksi pertumbuhan ekonomi yang jauh dari target, maka pendapatan negara akan tergerus dan tingkat pengangguran diperkirakan bertambah sebesar 4,22 juta orang dibandingkan 2019.
“Hitungan kita, diperkirakan 2,3 juta sampai 2,8 juta akan terjadi penciptaan lapangan pekerjaan pada 2021 berhadapan dengan pengangguran yang akan bertambah 4,22 juta pada 2020 dibandingkan 2019,” jelasnya.
Tak hanya itu, Suharso mengatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia juga turut bertambah, padahal pemerintah telah menargetkan tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 9 persen hingga 8,5 persen. “Pada 2020, kita berharap bisa menekannya menjadi 9 persen bahkan 8,5 persen, tetapi mungkin terjadi penambahan. Mudah-mudahan tidak kembali ke dua digit,” ujarnya.
Ia melanjutkan banyak pemerintah daerah yang tidak menyampaikan secara jujur terkait data jumlah penduduk miskin di daerahnya karena ingin dianggap telah sukses menurunkan tingkat kemiskinan. “Soal data terkait sistem perlindungan sosial, banyak daerah ketika ditanya jumlah orang miskinnya karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin, maka jumlah itu pun dikurangi,” katanya.
Di sisi lain, Suharso menuturkan ketika pemerintah pusat ingin membagikan bantuan sosial secara tiba-tiba pemerintah daerah mengatakan jumlah penduduk miskinnya bertambah. “Ketika ada pembagian bansos daerah mengatakan jumlah orang miskin itu bertambah. Itu bukan hanya dalam masa pandemi ini sebelumnya juga terjadi,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Suharso meminta kepada seluruh pemerintah pusat maupun daerah dapat berkoordinasi dengan baik dalam menghadapi berbagai macam persoalan terutama terkait data jumlah penduduk miskin. “Akurasi dan kelengkapan data kemudian memperbarui data itu sedemikian rupa itu sangat penting. Kita harus bersama-sama membasmi kemiskinan mendekati nol pada 2024,” tegasnya. (rah/Ant)
