Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang tidak memasukkan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme terus menuai pertentangan. Anggota DPR RI Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy menegaskan, Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 adalah sumber penting RUU HIP. Sebab, lanjut Habib Aboe, lahirnya RUU HIP adalah adanya pemikiran perlunya penegasan Pancasila sebagai soko guru ideologi bangsa. “Dengan UU tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat,” kata Habib Aboe di Jakarta, Jumat (15/5/2020).
Dia menegaskan bahwa menjadi aneh bila kemudian RUU HIP tak merujuk Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme karena TAP MPR tersebut lahir sebagai upaya mengingatkan pentingnya ideologi Pancasila yang pernah hendak diganti oleh komunisme. “Kita juga kemudian memperingatinya dengan Hari Kesaktian Pancasila. Itu semua adalah sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan keberadaan Pancasila,” jelas Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu. Akibatnya, lanjut Aboe, masyarakat banyak yang mempertanyakan apa sebenarnya motif penyingkiran Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dari RUU HIP. “Masyarakat kemudian akan melihat, seolah ada upaya pengaburan sejarah bahwa komunisme merupakan musuh dari ideologi Pancasila,” ungkap anggota Komisi III DPR ini.
Aboe mengatakan semua tidak boleh menutupi sejarah tersebut. Dia mengingatkan sebuah pesan dari Proklamator Kemerdekaan RI Bung Karno, soal jas merah atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah.
“Hal ini tentunya harus benar-benar diperhatikan apalagi para senior kita sudah mengingatkannya dalam bentuk Tap MPR, sebuah produk konstitusi yang sangat penting,” tegas Bendahara Fraksi PKS di DPR ini. Untuk diketahui, RUU HIP disahkah menjadi RUU inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (12/5/2020). Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menilai RUU HIP bermasalah sejak awal.
Alasannya karena tidak memasukkan ketentuan hukum yang langsung terkait dengan penyelamatan ideologi Pancasila seperti TAP MPR yang sangat terkait langsung dengan haluan ideologi berbangsa dan bernegara. Yaitu TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan PKI sebagai Partai terlarang, dan melarang setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ideologi atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme.
Padahal RUU tersebut mencantumkan 8 TAP MPR lain sebagai dasar pembentukan RUU HIP, dimana TAP-TAP MPR tersebut tidak terkait langsung dan tidak terhubung langsung dengan (pengukuhan dan penyelamatan) haluan ideologi Pancasila. (rah/berbagai sumber)
