Daftar Donatur Palestina
SURABAYA, hajinews.id – Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengapresiasi Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim atas capaiannya menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam penyediaan data informasi, peran BPS sangat menentukan dan menjadi rujukan Pemprov Jatim dalam menentukan maupun menetapkan kebijakan yang akan diambil.
Emil Dardak menyatakan pada masa pandemi COVID-19 saat ini, Pemprov Jatim terus menggandeng BPS Jatim untuk mendata masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial agar tidak terjadi tumpang tindih. “Bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat diharapkan bisa tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih,” ujar Emil Dardak di Surabaya, Selasa (19/5/2020).
Orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut mengatakan data yang disajikan BPS sangat objektif, detail dan ilmiah, sehingga bisa mengombinasikan sebelum menentukan kebijakan agar tepat sasaran kepada masyarakat.
Terlebih selama ini Pemprov Jatim selalu menggunakan data BPS untuk melihat pertumbuhan ekonomi provinsi, kabupaten/kota, serta angka kemiskinan.
“Data-data yang dihasilkan oleh BPS juga digunakan sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan, seperti kebijakan di bidang kemiskinan, bidang ekonomi dan lain-lainnya,” kata mantan Bupati Trenggalek tersebut.
Emil Dardak berharap WBBM yang dicanangkan BPS Jatim dapat menempatkan proses layanan publik kepada semua elemen dalam melayani masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan mengatakan pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Lembaga yang dipimpinnya, lanjut dia, sudah mempunyai nilai inti dari setiap individu organisasi untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai profesional, integritas dan amanah (PIA).
Dalam menuju WBBM, BPS Jatim telah banyak melalui tahapan perubahan, mulai dari tata kelola, akuntabilitas hingga proses layanan publik, termasuk memperkuat layanan publik melalui focus group discusion (FGD). (rah/ant)
