JAKARTA, hajinews.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berhati-hati agar tak salah mengeluarkan kebijakan menyikapi pandemi covid-19 di Tanah Air. Termasuk kebijakan yang keluar dari para menteri.
“Di tengah-tengah pandemi virus corona ini agaknya Presiden perlu meningkatkan kewaspadaan pada perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dekatnya dan para pembantunya,” kata Desmond dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, (27/5/2020).
Politisi Partai Gerindra mengingatkan bahwa perlu diwaspadai karena seringkali pemimpin jatuh lantaran ulah orang-orang dekatnya. “Jangan-jangan mereka itu sengaja melakukan upaya dari dalam yang berujung pada jatuhnya nama Presiden di mata rakyat,” ujar Desmond.
Desmond lantas mengungkit momentum reformasi 22 tahun silam. Di mana seorang presiden jatuh karena kebijakan-kebijakannya yang tidak sesuai dengan harapan rakyat.
“Momentum 22 tahun reformasi dan tumbangnya Orba, mestinya bisa menjadi bahan introspeksi bagi penguasa memperbaiki kinerjanya. Apalagi di tengah badai corona, banyak kritik bisa diledakkan untuk menggerogoti kewibawaan pemerintah,” beber Desmond.
Salah satu yang disorot saat ini yakni keputusan menaikkan iuran BPJS yang dinilai melanggar hukum karena telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Demikian juga munculnya polemik kartu pra kerja yang dikaitkan dengan staf khusus presiden.
Menurut Desmond, kebijakan-kebijakan yang tidak populer di mata rakyat ini, tentu sangat berpengaruh pada kewibawaan pemerintah. “Jadikan kompas kebangsaan yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dalam bekerja,” kata aktivis 98 ini.
“Sebab kalau masih terus terlena dengan kondisi bangsa maka menjadi sia-sialah upaya perjuangan melengserkan Orba. Sehingga menjadi tidak ada bedanya antara pemerintahan Orba yang direformasi dengan pemerintah penggantinya,” tambah Desmond. (rah/ant)