Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla memprediksi pelaksanaan kebijakan new normal di Indonesia bisa berlangsung minimal selama tiga tahun. Selain itu, menurut JK, seandainya vaksin Covid-19 berhasil ditemukan maka tidak berarti kondisi menjadi langsung benar-benar normal dari dampak pandemi.
“Berapa lama? Itu minimum tiga tahun. Seandainya vaksin Covid-19 dapat ditemukan pada Februari 2021, setelah ditemukan maka tahapan selanjutnya ialah produksi vaksin secara massal,” kata JK di Jakarta, Sabtu (30/05/2020).
Berdasarkan penghitungan, ujar JK, jika jumlah penduduk dunia saat ini sekitar tujuh miliar maka lima miliar di antaranya harus divaksin. Khusus di Indonesia jumlah penduduknya sekitar 270 juta jiwa maka 250 juta orang harus diberikan vaksin.
Artinya, jelas JK, setelah ditemukan, uji klinis kemudian bikin pabriknya minimal butuh waktu lima bulanan. Setelah berhasil diproduksi secara massal, maka negara-negara maju seperti Amerika, Inggris dan sebagainya akan memesan lebih duluan.
“Indonesia sendiri diperkirakan baru bisa mendapat vaksin tersebut akhir tahun 2021 atau kisaran Agustus atau September,” ujar JK.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu menuturkan bahwa langkah selanjutnya adalah memikirkan pemberian vaksin secara massal dengan jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa dan tersebar di lima pulau besar.
Dia menjelaskan misalnya rumah sakit hanya bisa memberikan vaksin 100 ribu per hari, artinya membutuhkan waktu 2.500 hari. Kalau bisa, akan diupayakan satu juta vaksin dalam satu hari maka butuh waktu sekitar satu tahun. “Mudah-mudahan bisa sejuta per hari tapi itu bukan pekerjaan gampang,” tegas JK.
Lebih jauh JK mengingatkan agar masyarakat selalu menyiapkan berbagai kebutuhan kesehatan di antaranya masker untuk jangka panjang sampai kehidupan kembali normal.
Sementara itu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jimly Asshiddiqie mengatakan pemberlakuan normal baru mesti diikuti kepatuhan pada protokol kesehatan Covid-19 secara konsisten dilaksanakan semua komponen bangsa.
“Pemberlakuan normal baru (new normal) dengan kedisiplinan yang longgar dikhawatirkan dapat membuat penyebaran virus lebih parah karena dibukanya pusat kegiatan publik,” ujar Jimly dalam pernyataan di Jakarta, Ahad (31/5/2020).
Jimly menilai, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saja masih belum bisa dilaksanakan secara konsisten. Menurut dia, jika mengacu pada standar Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/ WHO), Indonesia masih pada tahap kondisi penyebaran virus yang meningkat. Sementara sampai saat ini, obat untuk penyakit menular virus corona 2019 (Corona Virus Disease 2019/ COVID-19) belum juga ditemukan.
Untuk itu, melalui ICMI, Jimly menyerukan kepada pemerintah agar tidak terburu-buru menerapkan normal baru. (rah/berbagai sumber)
