Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyebut anggaran stimulus ekonomi untuk menekan dampak wabah virus Corona lebih banyak digunakan untuk menutup kesalahan pemerintah dalam mengelola BUMN.
Faisal mencatat dari Rp 405,1 triliun anggaran untuk penanganan pandemi Corona, sebanyak Rp 152,15 triliun di antaranya digunakan untuk menyuntik BUMN. Padahal awalnya pemerintah menyebut dana itu digunakan untuk stimulus UMKM dan dunia usaha.
“Di belakang itu adalah menutup borok-borok yang telah dilakukan pemerintah selama ini lewat BUMN. Bayangkan kalau BUMN gagal bayar, tidak bisa melanjutkan proyek-proyek yang dibebankan kepada mereka, hancur lebur,” ujar Faisal di Jakarta, Senin (1/6/2020).
Lebih jauh Faisal menduga sebagian dana suntikan itu dipakai untuk membayar utang BUMN. Dia mencontohkan kucuran Rp 650 miliar untuk Perumnas. Jumlahnya sama dengan utang yang jatuh tempo dari perusahaan perumahan pelat merah itu.
“Disiplin fiskal kita jadi kacau. Jadi untuk menopang proyek-proyek strategis nasional, tidak hanya APBN, tapi juga dibebankan ke BUMN melebihi dari kemampuannya,” ujar Faisal.
Menurut Faisal pengucuran dana-dana itu tidak tepat. Apalagi dengan dalih dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sebab, banyak sektor lain yang lebih butuh perhatian karena dampak pandemi. Salah satunya, sektor tanaman pangan yang pertumbuhannya anjlok -10,31 persen.
“Saya ingin bertanya kepada kita semua, negara kita mau dibawa ke mana? Berikutnya adalah sebetulnya ini semua tidak ada hubungannya dengan Covid,” tegas Faisal.
Pemerintah kemarin menyebut menggelontorkan dana Rp 52,57 triliun bagi 12 BUMN untuk mempercepat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari tekanan wabah virus Corona baru atau Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/6/2020), memaparkan dukungan dana itu akan diberikan kepada 12 BUMN melalui berbagai skema seperti pembayaran subsidi, penyaluran bantuan sosial, hingga penyertaan modal negara (PMN). (rah/berbagai sumber)
