Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Pemerintah mengklaim sektor pertambangan, perkebunan dan konstruksi paling siap dibuka kembali di masa transisi menuju kondisi normal baru atau new normal.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto dalam keterangan di Jakarta, Senin (8/6/2020), mengatakan pembukaan sektor pertambangan, perkebunan, dan konstruksi akan mempercepat realisasi komitmen investasi di Indonesia.
“Sektor pertambangan adalah salah satu sektor yang dibuka terlebih dahulu oleh pemerintah. Kita juga siapkan sektor konstruksi, sebab sektor ini mendatangkan investasi cukup besar. Ada LRT, kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalau proses konstruksinya tidak jalan maka ini bisa menghambat,” katanya.
Terkait pembukaan kembali sektor pertambangan dan konstruksi, Seto mengatakan kementerian terkait telah menyiapkan protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh para pekerja di kedua sektor tersebut.
Namun, pembukaan kembali sektor pertambangan dan konstruksi akan dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi perkembangan kasus COVID-19 di suatu daerah. “Kita akan lihat daerah per daerah. Daerah mana yang kasus COVID-19 sudah terkendali. Kita akan mengikuti acuan tersebut,” ujar dia.
Seto berpesan agar setiap pemangku kepentingan di tiap sektor ekonomi secara ketat mengawasi penerapan protokol kesehatan. Hal itu perlu dilakukan agar gelombang kedua penyebaran COVID-19 tidak terjadi di Indonesia.
“Soal pengawasan protokol kesehatan, saya menilai tingkat kedisiplinan masyarakat dalam memakai masker sudah tinggi. Mungkin tinggal physical distancing dan cuci tangan. Nanti tinggal tingkat kedisiplinan sektor usahanya mengingatkan karyawan atau customer yang datang agar mematuhi protokol mereka,” tegasnya.
Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mempersilakan sembilan sektor ekonomi untuk dibuka kembali di masa transisi menuju normal baru atau new normal.
Ada pun sembilan sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali meliputi pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik, dan transportasi barang.
Sementara itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengizinkan aktivitas perekonomian dan perkantoran dalam masa transisi pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Senin (8/6/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya bakal mengawasi ketat jalannya aturan tersebut.
Operasi perkantoran dilakukan dengan membatasi jumlah karyawan yang masuk maksimal separuh dari kapasitas kantor. Hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya kerumunan dan interaksi fisik mencegah risiko penularan virus Corona. Seluruh perkantoran juga diminta untuk menerapkan aturan jam kerja dua shift bagi karyawannya.
“Ini semua kami pantau, tim dari Satpol PP juga akan memeriksa, pengaturannya memang diberikan pada masing-masing kantor. Upaya yang penting harus dibagi dua shift atau lebih agar tidak menumpuk,” ujar Anies dilansir dari laman resmi Pemprov DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). (rah/berbagai sumber)
