Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Mantan Wakil Ketua Umum PBNU KH As’ad Said Ali melalui laman Facebooknya mengingatkan umat Islam, terutama kalangan internal Nahdlatul Ulama (NU) untuk meningkatkan kewaspdaan dan mencermati perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Menurut pria yang juga mantan Waka BIN itu, dalam RUU HIP itu tidak dimasukkan Ketetapan (Tap) MPRS No.XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atas Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dalam RUU HIP itu.
Hingga Selasa (9/6) pagi ini, postingan KH As’ad Said Ali ini mendapat 41 komentar dan 38 kali dibagikan. Begini postingan lengkap As’ad Said Ali:
Sore tadi saya dikirimi oleh KH Mashuri Malik, draft RUU HIP dan saya sudah baca dua kali. Atas dasar itu , untuk sementara saya memberi beberapa catatan.
Pertama : tidak dicantumkan TAP MPRS no 20 th 1966, tentang pembubaran dan pelarangan PKI ( Partai Komunis Indonesia.).
Kedua. : Dalam bab pokok pikiran , dicantumkan ; Agama, Rohani, dan Budaya dalam satu baris. Hal ini mencerminkan pandangan sekularisme yang berlawanan dengan sila pertama Ketuhanan YME.
Ketiga : dua butir diatas cukup bagi saya untuk mengambil kesimpulan, maksud baik membuat Haluan Ideologi Pancasila telah dinodai oleh dendam ex PKI.
Pendapat ini saya tujukan pada kalangan internal Nahdlatul Ulama untuk bersama sama mencermati. Sejarah tidak boleh terulang ketiga kalinya. Cukuup. Lebih baik DPR fokus menangani ancaman Corona.
Postingan ini mendapat tanggapan positif dari beberapa warganet.
Akhu Nur Barik:
Alhamdulillah…
Sangat Tepat n Real …Ada baiknya sekali kali di adakan Agenda Sweeping TNI n POLRI Ke Perusahaan China yg telah mengakar di Indonesia…Agar Tidak Kecolongan….
Nyuwun Pengapunten Kyai
Imam Warosy:
NU bersama komponen lain yg sefaham ttg masalah sejarah kekejaman PKI harus bersatu untuk menekan pemerintah agar tetap berada dijalur sejarah yg benar.
Fakta mengatakan bahwa PKI banyak membunuh para ulama dan santri.
Zukrisman Sutan Batuah:
Dimana kecolonganya bangsa ini yai mohon pencerahanya,apa karena reformasi yg kebablasan dengan dicbutnya TAP MPR XXV/66 tentang PKI,atau gagalnya negara dalam mengelola demokrasi itu sendiri atau malah negara ikut hadir membina mereka,
Sebelumnya, penolakan RUU HIP ini juga disuarakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Mereka menolak rumusan RUU HIP yang tidak menjadikan Tap MPRS XXV/1966 sebagai landasan.
Hal ini dikatakan Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS Buckhori Yusuf. Dia menegaskan fraksinya menolak dengan catatan terhadap RUU HIP ditetapkan sebagai RUU insiatif DPR.
Dia mengingatkan Tap MPRS XXV/1966 hingga kini belum dicabut, sehingga keberlakuannya masih diakui. Karena itu, Ketika HIP hendak dijadikan aturan seharusnya mencantumkan Tap MPRS XXV/1966 sebagai acuan agar tak ada ‘main’main’ dengan idelogi komunisme. Setidaknya pencantuman Tap MPRS XXV/1966 dituangkan dalam ketentuan mengingat dari RUU HIP.
“Suatu kekeliruan yang fatal jika mengabaikan TAP MPR itu, sebab ketentuan tersebut masih berlaku dan belum dicabut sampai saat ini,” ujarnya.
Anggota Komisi VIII itu melanjutkan pihaknya berulang kali memberi catatan pada draf per 9 April dan 22 April kepada pimpinan Baleg agar memasukkan ketentuan Tap MPRS XXV/1966 dalam ketentuan mengingat RUU HIP. Namun hingga diparipurnakan menjadi usul inisiatif DPR tak juga dimasukan dalam ketentuan mengingat.
Padahal, kata Buchori, sejarah telah membuktikan adanya pihak-pihak atau golongan yang ingin mengubah ideologi negara menjadi ideologi terlarang. Menurutnya, Tap MPRS XXV/1966 merupakan esensi penting dan ruh dari ideologi negara Pancasila. Dia beralasan melalui Tap MPRS XXV/1966 sebagai upaya menjaga orisinalitas Pancasila dari pengaruh haluan kiri dan kanan, seperti sosialis komunis dan dan kapitalis liberalis. (wh)
