Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mendorong alokasi anggaran dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM diperbesar karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan paling terdampak pandemi COVID-19.
“Dampak (UMKM) kepada ekonomi besar, tenaga kerja banyak tapi jumlahnya (alokasi PEN) tidak memadai untuk ideal,” katanya di Jakarta, Rabu (10/6/2020).
Direktur Eksekutif Indef ini memberikan catatan terkait subsidi bunga, penjaminan, pembiayaan koperasi yang perlu ditambah hingga penempatan dana restrukturisasi kredit.
Dalam subsidi bunga, pemerintah mengalokasikan Rp 35,28 triliun kepada 60,66 juta rekening namun rekening ini masih berpotensi ganda atau satu debitur memiliki lebih dari dua rekening.
Dari total sekitar 64,1 juta pelaku UMKM, lanjut dia, baru 19,74 persen atau sekitar 12,6 juta pelaku UMKM yang berpotensi mendapatkan bantuan subsidi bunga itu.
“Kami khawatir karena 80 persen pelaku UMKM ini tidak dapat bantuan potensial dari subsidi bunga ini,” katanya.
Tauhid memprediksi 80 persen pelaku UMKM itu tidak mendapatkan akses perbankan dan lembaga jasa keuangan atau memang mereka tidak mengajukan restrukturisasi kredit.
Terkait penempatan dana dari pemerintah untuk restrukturisasi kredit yang alokasinya mencapai Rp 78,78 triliun, ia menilai fleksibilitas penempatan dana diperkirakan mencapai Rp37,88 triliun atau sekitar 6,75 persen dari total restrukturisasi kredit sebesar Rp591 triliun.
Indikatornya, lanjut dia, angka kredit bermasalah (NPL) UMKM hingga Maret 2020 mencapai 3,9 persen atau Rp 40,89 triliun.
Ia juga mengharapkan penambahan nilai penjaminan untuk modal kerja yang jumlahnya dinilai lebih kecil dibandingkan imbal jasa penjaminan (IJP).
Dalam outlook revisi Perpres 54 tahun 2020, pemerintah mengalokasikan belanja IJP sebesar Rp 10 triliun dan cadangan penjaminan mencapai Rp 2 triliun.
Sebelum itu, pemerintah mengalokasikan Rp 1 triliun penjaminan dan Rp 5 triliun untuk IJP. Untuk pembiayaan dana bergulir koperasi dialokasikan Rp 1 triliun yang lebih kecil dari total kebutuhan mencapai Rp 1,85 triliun.
Selain itu, ia juga menyoroti besaran insentif pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah untuk UMKM sebesar Rp 2,4 triliun, dinilai lebih kecil dari total anggaran insentif usaha. (rah/ant)
