Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Pemerintah Korea Utara yang dipimpin Kim Jong Un mengatakan pihaknya telah menolak tawaran Korea Selatan yang ingin mengirim utusan khusus untuk meredakan ketegangan bilateral yang meningkat antar kedua negara.
Hal itu disampaikan melalui media pemerintah KCNA, setelah Korut meledakkan kantor penghubung yang didirikan kedua Korea di kota perbatasan.
Kantor penghubung itu merupakan bagian dari perjanjian 2018 yang disetujui pemimpin kedua Korea. Korut juga disebut sudah memobilisasi tentara ke area perbatasan kedua negara.
“Presiden Korea Selatan Moon Jae-in … ingin menawarkan untuk mengirim penasihat keamanan nasionalnya Chung Eui-yong dan kepala mata-mata Suh Hoon sebagai utusan khusus. Namun Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Koruta Kim Jong Un dan seorang pejabat senior partai yang berkuasa, dengan tegas menolak proposal yang tidak bijaksana dan menyeramkan itu,” kata KCNA, sebagaimana dilaporkan Reuters, dikutip Rabu (17/6).
“Moon sangat suka mengirim utusan khusus untuk ‘mengatasi krisis’ dan sering mengajukan proposal tidak masuk akal, tetapi dia harus memahami dengan jelas bahwa trik seperti itu tidak akan lagi bekerja pada kita.”
“Solusi untuk krisis saat ini antara Utara dan Selatan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dan sikap tidak bertanggung jawab pihak berwenang Korea Selatan adalah tidak mungkin dan itu dapat dihentikan hanya ketika harga yang pantas dibayarkan.”
Penolakan itu membawa kemunduran besar pada upaya Moon untuk menjalin rekonsiliasi yang lebih tahan lama dengan Korut. Langkah itu juga mempersulit upaya untuk membujuk Korut untuk meninggalkan program nuklir dan misilnya.
Perselisihan antar kedua Korea telah terjadi pasca Korut mengancam untuk memutuskan hubungan dengan Korsel. Karena negeri jiran-nya itu dianggap tidak melakukan apa-apa untuk menangani para aktifis dan pembelot yang ingin mengganggu kedamaian Korea Utara.
Aktivis dan pembelot telah mengirimi selebaran propaganda anti-Korut dan berbagai benda lainnya melalui perbatasan. Langkah itu dianggap Pyongyang membahayakan negaranya.
Akibat itu, Kim Yo Jong telah mengancam untuk memutuskan hubungan dengan Korsel. Bahkan perempuan itu mengatakan menyerahkan tindakan balasan yang pantas untuk Korsel pada tentara mereka.
Seorang juru bicara untuk Staf Umum Tentara Rakyat Korea (KPA) telah mengatakan akan mengirim pasukan ke Gunung Kumgang dan Kaesong di dekat perbatasan, di mana kedua Korea telah melakukan proyek ekonomi bersama di masa lalu.
“Pos-pos polisi yang telah ditarik dari Zona Demiliterisasi (DMZ) yang sangat dibentengi akan dipasang kembali, sementara unit artileri dekat perbatasan laut barat tempat para pembelot sering mengirimkan selebaran akan diperkuat dengan peringatan kesiapan yang ditingkatkan ke tingkat “tugas tempur kelas atas”,” kata juru bicara itu.
Korut juga akan memulai kembali pengiriman selebaran anti-Seoul melintasi perbatasan.
“Area yang menguntungkan untuk menyebarkan selebaran di Selatan akan terbuka di seluruh garis depan dan dorongan orang-orang kita untuk menyebarkan selebaran akan dijamin secara militer dan langkah-langkah keamanan menyeluruh akan diambil,” katanya.
Sebelumnya, KPA telah mengatakan bahwa pihaknya telah mempelajari “rencana aksi” untuk memasuki kembali zona yang telah didemiliterisasi di bawah pakta militer antar-Korea 2018 dan “mengubah garis depan menjadi benteng”.
Sebagai tanggapan atas hal itu, kementerian pertahanan Seoul telah mendesak Korea Utara untuk mematuhi perjanjian tersebut. Dalam perjanjian itu kedua pihak bersumpah untuk menghentikan semua tindakan bermusuhan dan membongkar sejumlah bangunan di sepanjang zona demiliterisasi. (wh/cnbc/rtr)
