Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa meminta agar pemerintah tidak lamban dalam menggelontorkan stimulus baik kepada dunia usaha maupun masyarakat dalam mengatasi dampak COVID-19 terhadap perekonomian.
Erwin mengatakan pemerintah harus segera memberi likuiditas baik berupa modal kerja pada dunia usaha hingga bantuan tunai ke masyarakat agar tercipta daya beli dan permintaan dari pasar. Selain itu stimulus atau likuiditas yang diberikan pemerintah diharapkan dalam jumlah yang lebih besar. Sebelumnya, Kadin menyarankan pemerintah menambah jumlah stimulus dari Rp405 triliun menjadi Rp1.600 triliun untuk memitigasi dampak COVID-19 terhadap perekonomian.
“Kita berharap KSSK yakni Menteri Keuangan, Gubernur BI, OJK dan LPS mengambil keputusan yang cepat karena semakin lama diputuskan, semakin banyak kebutuhannya, ekonomi kita semakin susah. Daya tahan dunia usaha tidak kuat, kalau tidak kuat, pelaku usaha akan bangkrut,” kata Erwin di Jakarta, Kamis (18/6/2020).
Erwin menjelaskan bahwa selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seluruh aktivitas perekonomian berhenti, mulai dari industri manufaktur, jasa, restoran hingga hotel terpaksa menutup usahanya.
Jika likuiditas dan stimulus tidak diberikan dalam waktu singkat, kata dia, perekonomian Indonesia yang saat ini terpuruk dikhawatirkan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bangkit.
Ada pun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 sebesar 2,97 persen year-on-year (yoy). Pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi 2,41 persen dibandingkan triwulan IV 2019.
“Jangan sampai too later too late. Kita membutuhkan jumlah stimulus yang begitu besar, jangan sampai pertumbuhan ekonomi drop, kemudian kembalinya lama seperti krisis 1998. Kita berharap pertumbuhan ekonomi kurvanya berbentuk V ada bounce back bisa tumbuh cepat,” kata dia.
Erwin menambahkan bahwa upaya lainnya untuk memulihkan perekonomian adalah dengan meningkatkan jumlah tes usap dan tes cepat pada masyarakat, serta mengendalikan agar jumlah pasien masuk rumah sakit dan terpapar COVID-19 tidak terus meningkat. (rah/ant)
