Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Komisi Hukum DPR RI menyoroti institusi Polri dalam menjalin kerja sama dengan rekanan dalam program-program pengadaan. Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding meminta Polri untuk mengevaluasi pihak rekanan dalam rangka penertiban.
Sarifuddin menyebutkan sumber anggaran Polri ada yang berasal dari pinjaman luar negeri dan kredit ekspor. Pada 2020, kredit ekspor Polri mencapai sekitar 590 juta dolar AS dengan 17 rincian kegiatan. “Kalau kita lihat agak samar-samar sebenarnya. Jadi banyak kredit ekspor di institusi kepolisian ini kalau saya lihat banyak bidang elektronik,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Kemenkum HAM, Polri, dan Kejaksaan Agung di Jakarta, Rabu (24/6/2020).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta Polri untuk mengevaluasi persoalan tersebut. Apalagi, menurut Sarifuddin, pihaknya menerima laporan bahwa pengusaha yang menjadi rekanan Polri dalam proyek-proyek itu merupakan orang yang itu-itu saja.
“Karena ada informasi kredit ekspor yang USD590 juta ini rekanan kepolisian hanya yang itu-itu saja. Saya tahu siapa pengusahanya di situ yang bermain,” kata Sarifuddin yang sudah dua periode di parlemen dan menempati Komisi III.
Lantas Sarifuddin meminta agar pengusaha rekanan Polri tersebut ditertibkan lantaran mereka tak hanya menjadi partner kerja sama bisnis. Lebih dari itu, lanjut dia, pengusaha rekanan itu mencoba mengatur institusi kepolisian.
“Saya kira rekanan-rekanan di kepolisian ini perlu ditertibkan. Jangan sampai mereka bertindak sebagai Kapolri swasta yang mengatur-atur institusi kepolisian. Karena saya melihat sendiri Pak Wakapolri, pengusaha yang ada di Pacific Place itu tempat kumpulnya para polisi ngatur-ngatur orang-orang yang mau Sespimti ngatur-ngatur yang mutasi dan sebagainya,” papar Sarifuddin.
“Saya kira ini perlu ditertibkan. Sudah kerja proyek di institusi kepolisian, juga ngatur-ngatur institusi kepolisian. Bertindak kayak Kapolri swasta. Saya kira Pak Wakapolri tahu ini orangnya,” lanjut mantan Sekjen Partai Hanura itu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi terkait belanja barang yang melibatkan rekanan. Saat ini, Polri tengah menyiapkan blue print dan roadmap terkait apa saja yang menjadi kebutuhan Polri di waktu yang akan datang.
Nantinya, belanja yang dilakukan akan berpatokan pada blue print dan peta jalan tersebut. Jadi tidak ada lagi kesan Polri mengikuti kemauan rekanan, tapi rekanan yang mengikuti Polri. “Kami ingin menyampaikan ke depan supaya efisiensi kita sudah menyiapkan blue print dan roadmap. Jadi 2021 kita sudah tahu barang apa yang harus kita beli. Vendor harus ke sana. Kita tidak mengikuti pada vendor lagi,” kata Gatot.
“Ini sedang disusun oleh Pak Asrena dan Pak Aslog. Jadi kita 5 tahun ke depan sudah ada (blue print) mulai 2021,” sambung dia.
Menurutnya, pengadaan barang dengan metode kredit ekspor pada 2020 sebenarnya sudah disusun sejak lima tahun lalu, tepatnya di 2014. Dia mengungkapkan, dari 17 item yang diadakan tahun 2020, cuma satu item yang merupakan peralatan elektronik. “Kami lihat data Pak di situ ada 17 item yang elektronik hanya satu saja. Yaitu alat komunikasi Pak. Sedangkan yang lain ada kapal, water cannon,” jelas Gatot.
Dia menambahkan blue print yang disusun Polri juga untuk menghindari adanya kesan ‘rekanan atau vendor yang itu-itu saja’. Dengan demikian, ke depan rekanan yang akan bekerja sama dengan Polri, akan disesuaikan dengan barang yang dibutuhkan pada tahun itu.
“Terhadap rekanan yang itu-itu saja, maka kita membuat blue print sehingga tahun depan tidak banyak vendor. Karena dia keahliannya A, itu terus yang diadakan. Tahun 2021 silakan itu yang dibeli, tahun 2022 ini (yang dibeli), sesuai dengan kebutuhan. Tentu menyesuaikan dengan perkembangan dan ancaman gangguan keamanan yang kita hadapi,” ujarnya. (rah/merdeka)
