Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ekonom yang juga mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai perlu ada perluasan bantuan sosial (bansos) untuk kelompok ekonomi menengah agar pemulihan ekonomi nasional bisa terimplementasi dengan optimal.
“Saya kira perlu ada perluasan bansos, bukan hanya ke kelompok miskin tapi juga lower middle income (kelompok berpendapatan menengah ke bawah). Kalau mereka tidak ada uang, tidak ada demand (permintaan),” ujar Chatib dalam webinar bertajuk “Kondisi Ekonomi Masa Covid-19 dan Respons Kebijakan: Opini Publik Nasional”, Kamis (25/6/2020).
Menurut Chatib tidak adanya permintaan akan membuat hilangnya daya beli. Hal itulah yang kini terjadi di China, di mana kegiatan produksi sudah berjalan normal tapi tidak ada yang membeli barang karena kebijakan lockdown selama tiga bulan lalu yang membuat masyarakat tak punya pendapatan.
Chatib memprediksi masalah yang lebih nyata baru akan dirasakan pada kuartal pertama 2021 mendatang setelah restrukturisasi kredit UMKM selesai diberikan. Saat itu, pelaku UMKM tidak bisa lagi memperpanjang restrukturisasi kreditnya. Namun, kala itu terjadi, ia mempertanyakan apakah bisa bisnis tetap berjalan dengan baik setelah bantuan selesai diberikan.
“Dalam kondisi ini, sekarang tidak bisa dukungan perbaikan ekonomi diharapkan dari penurunan bunga. Kenapa? Karena di perbankan, permintaan kreditnya drop (anjlok). Untuk apa kredit jika tidak bisa produksi karena tidak ada permintaan,” jelas Chatib yang juga mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini.
Karena itu Chatib menyarankan hal pertama yang harus dilakukan adalah menggenjot permintaan. Adanya permintaan juga dinilai akan dapat mendorong laju dunia usaha. “Nah, permintaan itu tak bisa dilakukan dengan kebijakan moneter, tapi harus melalui fiskal. Apa yang bisa dilakukan? Memberi bantuan tunai langsung? Tapi itu hanya untuk kelompok miskin. Padahal yang diminta tinggal di rumah bukan hanya yang miskin. Makanya perlu ada perluasan bansos,” tegas dia.
Baru-baru ini pemerintah menyatakan mekanisme penyaluran bansos untuk penduduk miskin bakal segera dirombak. Kategori yang akan digunakan yaitu tingkat kerentanan, bukan lagi persentase penduduk paling miskin.
“Ke depan sebenarnya terget intervensi bansos ini berdasarkan kerentanan,” kata Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas, Maliki, di Jakarta, Rabu (24/6/ 2020).
Maliki mengatakan selama ini bansos baru mengandalkan data persentase penduduk paling miskin. Contohnya, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah pada BPJS Kesehatan. “Ini kan 40 persen terbawah (termiskin),” ungkapnya. (rah/berbagai sumber)
