Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id,- Kisruh pasca unjuk rasa menolak RUU HIP di depan DPR kemarin (26/6/2020) membuat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kata-kata keras, bahkan seperti menantang arus utama penolakan RUU HIP yang awalnya diinisiasi PDIP menjadi usulan DPR. Peringatan Hasto itu menanggapi aksi demo yang di dalamnya terdapat aksi pembakaran bendera berlogo PDI Perjuangan dan bendera PKI.
Seperti diberitakan Antara, Hasto menekankan, PDIP selalu mengedepankan dialog dan musyarawah. Tapi ia juga melontarkan peringatan bernada mengancam.
“Untuk itu PDI Perjuangan menegaskan bahwa dialog dan musyawarah kita kedepankan, namun jangan uji kesabaran revolusioner kami,” tegasnya (Antara 26/6/2020).
Politisi asal Yogyakarta ini lantas menjelaskan terkait keputusan PDIP yang mempolisikan pembakaran bendera PDIP oleh massa aliansi anti komunis.
Hasto bertutur, bahwa langkah itu didasari atas pengalaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Saya teringat ketika konsolidasi dilakukan paska peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996,” ujarnya.
Saat itu, lanjut Hasto, ada yang mengusulkan agar melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru di bawah Soeharto.
Akan tetapi, Megawati saat itu malah mengambil langkah yang cukup mengejutkan.
“Yakni membentuk Tim Pembela Demokrasi dan melakukan gugatan di lebih dari 267 Kabupaten/Kota,” bebernya.
Kata Hasto, keputusan dan langkah yang diambil putri Proklamator RI itu bahkan ada yang memprotes.
Namun dengan keyakinan yang dimiliki, langkah itu akhirnya membuahkan hasil.
“Keyakinannya terbukti, seorang hakim yang bernama Tobing di Riau memenangkan gugatan PDI dan posko gotong royong berdiri spontan,”
“Inilah cermin dukungan rakyat. Itulah esensi kekuatan moral,” cerita Hasto.
Hasto juga menyatakan, bahwa seluruh anggota dan kader PDIP masih satu komando, yaitu untuk menahan dan terus menjaga persatuan.
Hasto menegaskan, bahwa PDIP adalah Nasionalis-Soekarnois yang selalu berjuang untuk bangsa dan negara.
“Kami dididik untuk mencintai negara ini lebih dari segalanya dan membangun persaudaraan sebagai saudara sebangsa dan setanah air, untuk Indonesia yang satu,” tegas Hasto
Dia pun memberi contoh, bagaimana Megawati meminta agar tidak ada yang menghujat Presiden kedua RI Soeharto saat diturunkan.
Meskipun Soekarno, ayah Megawati saat itu, pernah dipinggirkan saat Orde Baru lahir.
“Bagi PDIP, politik itu menebar kebaikan, dan membangun optimisme. Prioritas utama kami saat ini adalah membantu rakyat akibat Covid-19,” pungkasnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya resmi menerima laporan yang dibuat oleh DPP PDIP terkait kasus pembakaran bendera.
Kuasa hukum DPP PDIP Ronny Talampesy menyampaikan, pihaknya menyangkakan terlapor dengan pasal 160 KUHP dan atau 170 KUHP dan atau pasal 156 KUHP terkait tindak pidana kekerasan, pengrusakan terhadap barang berupa pembakaran bendera PDIP.
Selain itu, para pelaku juga disangkakan telah menghasut untuk menyatakan pernyataan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap golongan.
(fur/antara/pojoksatu)
