Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Rosan P. Roeslani menyoroti alokasi anggaran Rp 695,2 triliun untuk penanganan Covid-19 dari pemerintah belum diimplementasikan dengan baik.
“Kita mengapresiasi langkah-langkah pemerintah, tetapi masalah implementasi masih sangat kurang dirasakan. Ini juga in line dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam rapat,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Rosan P. Roeslani dalam webinar berjudul ‘Tantangan Investasi dan Dunia Usaha, Serta Dinamika Ketenagakerjaan dimasa Pandemi Covid-19, Kebijakan dan Strategi’ yang diselenggarakan DPP Persatuan Gerakan Kebangsaan (PGK), Ahad malam (28/6/2020).
Rosan mencermati uang ratusan triliun itu dalam implementasinya belum seluruhnya dirasakan, bahkan hanya sedikit. “Stimulus UMKM kurang lebih Rp 120 triliun, yang baru turun 0,06 persen untuk UMKM, 0,06 persen berarti itukan di bawah 0,1 persen,” jelas Rosan.
Berikutnya sektor kesehatan juga masih jauh dari harapan, di mana baru turun 1,5 persen, kemudian insentif usaha baru turun 6,8 persen. Bahkan, kata dia, dana untuk korporasi dunia usaha belum turun. “Korporasi dunia usaha yang turun baru 0,0 persen, jadi belum ada yang turun sama sekali, dan KL dan Pemda itu baru turun di 0,3 persen,” terang Rosan.
“Jadi kalau kita lihat programnya sudah baik, tetapi implementasinya masih sangat-sangat lambat, yang berdampak makin panjangnya tekanan,” tegas Rosan.
Beberapa saat sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar para menteri mempercepat belanja kementerian untuk meningkatkan uang beredar di masyarakat. “Saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian. Saya melihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik,” kata Jokowi saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara pada 18 Juni 2020.
Video arahan Jokowi itu baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada “channel” Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020). “Jadi belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi jangan anggap ini biasa saja. Percepat kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat, kalau perlu perpres saya keluarkan perpresnya,” kata Jokowi.
Jokowi mencontohkan anggaran di bidang kesehatan yang sudah dianggarkan sebesar Rp75 triliun, tapi pencairannya masih di bawah 2 persen. “Bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga ‘men-trigger’ ekonomi,” ujarnya.
Begitu juga bantuan sosial yang ditunggu masyarakat agar segera dikeluarkan. “Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan, meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini ‘extra ordinary’ harusnya 100 persen dikeluarkan,” kata Jokowi.
“Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka menunggu semuanya, jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, tidak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti tidak ada apa-apa, berbahaya sekali,” lanjut Jokowi.
Jokowi juga meminta agar kucuran dana bagi usaha mikro, usaha kecil, menengah, usaha besar, perbankan, manufaktur, industri, terutama yang padat karya segera diberikan. “Beri prioritas pada mereka supaya tidak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini ‘extra ordinary’. Saya harus ngomong apa adanya, tak ada ‘progress’ yang signifikan, tidak ada,” ujar Jokowi. (rah/berbagai sumber)
