Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ancaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet akibat kinerja para pembantunya dinilai biasa-biasa saja dalam menangani Covid-19 menjadi momentum Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumut untuk meminta Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk dicopot dari jabatannya.
Badko HMI Sumut menilai Erick Thohir telah ugal-ugalan dalam mengemban jabatannya sebagai Menteri BUMN. “Kami perhatikan sejak awal menjadi menteri, banyak kebijakan Pak Erick yang ugal-ugalan. Untuk itu kita minta beliau segera mengundurkan diri, kalau tidak ya dicopot saja,” kata Ketua Umum Badko HMI Sumut, M. Alwi Hasbi Silalahi, dikutip dari Kantor Berita RMOL Sumut, Senin (29/6/2020).
Dia kemudan menyebutkan sejumlah kejanggalan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan Erick Thohir, khususnya pengangkatan direksi BUMN. Hasbi mencontohkan pengangkatan orang yang diduga warga negara asing (WNA) menjadi direksi di BUMN.
“Kami melihat beberapa kali beliau membuat kontroversi saat mengangkat direksi di BUMN. Teranyar soal kabar diangkatnya oknum WNA menjadi salah satu direksi BUMN. Kami nilai ini kesalahan besar,” ujarnya.
WNA yang dimaksud Hasbi adalah Antonius Rainier Haryanto, yang menjabat sebagai Direksi Transformasi Bisnis PT Pertamina Bina Medika atau Pertamedika. Dia dikabarkan merupakan WNA asal Australia yang berdarah Indonesia.
Menurut Hasbi, pengangkatan WNA ini janggal karena menilai masih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang juga berkompeten untuk mengisi posisi itu. Dia kemudian menyebut Erick tidak memprioritaskan WNI dalam mengambil kebijakan.
“Kalau alasannya berkompeten, saya yakin WNI kita juga pasti ada yang berkompeten. Ini kan persoalan memprioritaskan putra-putri terbaik bangsa atau tidak. Berarti kan tidak. Sampai hari ini kami menilai tidak ada alasan apa pun untuk tidak memprioritaskan WNI untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan termasuk BUMN,” terang Hasbi.
Lebih lanjut Hasbi menjelaskan kejanggalan berikutnya adalah direksi BUMN yang rangkap jabatan. Hal ini menurutnya menjadikan pengelolaan suatu BUMN menjadi tidak maksimal.
“Kemarin Ombudsman juga memaparkan adanya dugaan 397 direksi yang rangkap jabatan. Kalau terjadi seperti ini sudah jelas mereka bekerja kurang maksimal. Karena tidak fokus pada satu pekerjaan saja. Dampaknya pengelolaan BUMN menjadi kurang baik,” jelas dia.
Berbagai kejanggalan tersebut menurut Hasbi menggambarkan gagalnya Erick Thohir dalam memimpin Kementerian BUMN. Untuk itu, kembali Hasbi meminta agar Erick untuk dicopot. “Yang saya sampaikan tadi adalah beberapa hal kecil dari kinerja Pak Erick yang kami nilai akan merusak tata kelola kementerian BUMN. Untuk itu, sekali lagi kami minta agar Pak Erick segera dicopot dari posisinya,” tegas Hasbi.
Tuntutan pencopotan Erick juga datang dari Gabungan Mahasiswa (GM) Kepri. “Kami menolak keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengangkat warga negara asing menjadi direksi dan komisaris BUMN,” tegas Koordinator GM Kepri, Marselinus Taufan Wesa seperti dilansir dari Batamtoday, Sabtu (27/6/2020).
GM Kepri yang terdiri dari berbagai kampus di Kota Batam itu menyampaikan sejumlah tuntutan. Yaitu, pertama, pecat warga negara asing yang menjadi direksi dan komisaris BUMN. Kedua, pecat Erick Thohir, Menteri yang dinilai bermental inferior dan membiarkan BUMN dikelola orang asing.
Marselinus menilai keputusan Menteri Erick Thohir mengangkat warga negara asing menjadi direksi dan komisaris BUMN adalah langkah mundur dan blunder bagi bangsa ini dan bagi Pemerintahan Presiden Jokowi. “Erick Thohir tidak percaya pada kemampuan anak bangsa sendiri. WNA menjadi direksi dan komisaris BUMN, tidak menjamin BUMN akan maju,” kata Marselinus.
“Kami akan terus melakukan konsolidasi dengan jaringan mahasiswa dari berbagai kampus di Provinsi Kepri dan seluruh Indonesia,” lanjut Marselinus menegaskan. (rah/berbagai sumber)
