Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Kementerian Keuangan meluncurkan penjaminan kredit modal kerja UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk menghidupkan kembali perekonomian di tengah pandemi Covid-19.
Acara peluncuran dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.
Airlangga mengatakan, UMKM menjadi prioritas pemerintah dalam menggerakkan kembali roda perekonomian nasional. Salah satunya, sejak beberapa waktu lalu perbankan telah diberikan keleluasaan untuk melakukan restrukturisasi bagi UMKM yang terdampak pandemi. “Pada kesempatan ini UMKM jadi prioritas utama untuk pemulihan ekonomi. Perbankan telah diberikan keleluasaan melakukan restrukturisasi kredit,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Untuk mendorong kinerja UMKM yang lebih optimal pemerintah kemudian juga memberikan suntikan modal kerja bagi UMKM. Pemberian suntikan modal kerja ini juga diiringin dengan BUMN sebagai penjamin kredit.
“Pemerintah sesudah restrukturisasi menganggap penting suntikan modal kerja untuk UMKM, dan penjaminan kredit menjadi sangat penting. Oleh karena itu baik Askrindo maupun Jamkrindo diharapkan secara aktif melaksanakan programnya sehingga program modal kerja ini bisa dilakukan perbankan,” jelas Airlangga.
Melalui Kemenkeu, lanjutnya, pemerintah telah mengalokasikan imbal jasa penjaminan, counter guarantee, dukungan re sharing lain yang diperlukan menggerakkan ekonomi. Pemerintah juga melakukan pencadangan dana cadangan untuk penjaminan.
“Kalau kita lihat dari kredit UMKM, NPL sampai Maret relatif rendah, secara keseluruhan 5,09 persen, usaha kecil 3,99 persen dan menengah 1,97 persen. Tentunya Pemulihan Ekonomi Nasional untuk membantu UMKM, pemerintah telah melakukan pembebasan bunga dan penundaan pokok untuk yang terdampak Covid-19 untuk periode 6 bulan,” terang Airlangga.
Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah menargetkan penjaminan modal kerja UMKM mencapai Rp 100 triliun hingga 2021. “Pemerintah akan meng-cover penjaminan itu 80 persen pinjaman modal kerja dengan UMKM dan target pemerintah untuk penyaluran modal kerja UMKM yang dijamin ini Rp 100 triliun sampai dengan 2021,” ujar Luhut dalam peluncuran program penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) UMKM di Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Dalam satu bulan terakhir, lanjut dia, pemerintah mencatat sebanyak delapan juta UMKM berbasis daring menjadi peserta dalam program KMK. “Presiden meminta agar penjaminan modal segera turun ke bawah, turun kepada yang berhak menerima,” tegas Luhut.
Ia menyampaikan UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, maka itu program penjaminan kredit harus segera direalisasikan dan terasa manfaatnya. (rah/berbagai sumber)
