Daftar Donatur Palestina
Oleh: Hermanto Purba
Sesungguhnya, sejak hari pertama Jokowi menunjuk Erick Thohir untuk mengurusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ia telah mendapat penolakan dari berbagai pihak. Bahwa ia dinilai kurang tepat menduduki jabatan menteri yang dipercayakan kepadanya. Bahkan konon, PDIP juga disebut-sebut kurang setuju dengan jabatan yang diemban Erick Thohir tersebut.
Namun the show must go on. Presiden Jokowi sebagai pemilik hak penuh untuk menentukan siapa saja yang menjadi pembantunya, telah membuat keputusan. Kementerian BUMN memang “lahan basah.” Ada begitu banyak hal yang bisa diolah di sana. Salah satunya adalah pengisian jabatan direksi dan komisaris yang kerap diputuskan di ruang-ruang gelap.
Tidak menunggu waktu lama. Setelah dilantik, Erick segera tancap gas. Ia memberi warna baru di kementerian yang mengelola perusahaan plat merah itu. Ia melakukan perombakan besar-besaran. Ia mengganti mereka yang terbukti gagal, melakukan penghematan anggaran, menutup puluhan anak cucu usaha, serta memangkas BUMN yang tidak produktif.
Berbagai gebrakan yang dilakukan Erick selama 9 bulan terakhir membuat banyak orang berdecak kagum. Ia kini menjadi idola baru. Tidak sedikit pula yang mengeluk-elukkan namanya untuk didaulat menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 nanti. Terbukti, ada beberapa jaringan relawan “Erick for President” yang terbentuk belakangan ini.
Saya pribadi berpendapat, melihat kinerjanya yang cukup apik selama ini, Erick sangat layak diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin di negeri ini bersaing dengan beberapa nama beken lainnya. Sebutlah Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Risma, Agus Harimurti Yudhoyono, atau Anies Baswedan. Erick Thohir seorang pekerja keras, tegas, visioner, dan rendah hati pula.
Tapi nampaknya Erick belum terpikir sama sekali ke arah sana. Berulang kali ia menyampaikan bahwa apa yang selama ini disuarakan oleh beberapa kelompok masyarakat untuk mengusungnya sebagai capres pada Pilpres mendatang sama sekali bukan atas sepengatahuan dan inisiasinya. Ia hanya ingin fokus mengurusi kementerian yang ia pimpin.
Ia berujar bahwa tugas yang saat ini ia emban di Kementerian BUMN sungguh teramat berat. Belum lagi ia harus menghadapi begitu banyak tekanan dari para pengurus teras jaringan relawan, partai politik, dan dari pihak-pihak lainnya yang menginginkan jabatan direksi atau komisaris di salah satu BUMN, serta berbagai macam permintaan lainnya.
Konon, permintaan jabatan di BUMN itu datang dari salah seorang kader PDIP, Adian Napitupulu. Tak tanggung-tanggung, ada 60 nama yang ia sodorkan. Namun anehnya, Adian menyebut bahwa permintaan itu bukan atas nama partai. Betulkah demikian? Rasa-rasanya sangat tidak mungkin. PDIP merupakan salah satu parpol yang setiap anggotanya harus tunduk pada instruksi DPP (baca: ketua umum).
Kader PDIP dikenal sebagai kader yang sangat loyal kepada partai dan ketua umumnya, tak terkecuali Jokowi. Seorang Presiden Jokowi butuh waktu yang cukup lama untuk bisa lepas dari bayang-bayang Megawati Soekarnoputri. Artinya apa? Menurut saya, bahwa permintaan jabatan yang diajukan Adian kepada Erick pastilah atas sepengetahuan partai.
Tapi sudahlah. Jikalau Adian Napitupulu menyebut bahwa permintaannya itu tidak ada sangkut-pautnya dengan partai, ya, sangat bisa kita maklumi. Sebab setiap kader juga berperan menjaga nama baik partai, pun ketua umum tentunya. Nah, kabar baiknya, ternyata permintaan Adian (baca: PDIP) tersebut tidak serta-merta dikabulkan oleh Erick.
“Saya juga mesti fair dengan yang lain,” ujar Erick dalam sebuah wawancaranya dengan Majalah Tempo. Siapa “yang lain” yang dimaksudkan Erick? Ada yang berasal dari kementerian atau lembaga, kepolisian, TNI, relawan, serta dari parpol sesuai dengan prosedur dan mekanisme pemilihan yang ia telah tetapkan dan disetujui oleh presiden tentunya.
Sikap tegas yang diambil oleh Erick itu membuat Adian Napitupulu geram. “Harusnya Erick bilang ke Presiden kalau kebanyakan,” ucapnya. Ia berujar bahwa jumlah nama yang ia sodorkan tidak sampai satu persen dari total direksi dan komisaris BUMN. Kegeramannya itu ia lalu tumpahkan dengan mengkritik tajam kementerian yang dipimpin oleh Erick Thohir.
Jujur saja, saya tidak menyangka, Adian yang selama ini kita kenal cukup vokal dan idealis itu, ternyata cara berpikirnya begitu dangkal dan sempit. Hanya karena masalah jabatan di BUMN ia bahkan harus mengkritik secara terbuka pemerintahan Jokowi. Bukankah lebih terhormat jika tadinya ia mendatangi istana dan membicarakannya secara langsung dengan presiden?
Tapi terlepas dari amarah Adian tersebut, saya mengapresiasi sikap tegas yang diambil oleh Erick Thohir. Saya harus mengatakan, nyali Erick Thohir cukup besar. Ia berani menolak permintaan jabatan direksi dan komisaris yang diajukan oleh Adian (baca: PDIP) yang notabene merupakan partai pengusung utama Jokowi – Ma’ruf.
Setidaknya hingga hari ini, Erick telah membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh ingin menjadikan BUMN yang sehat, BUMN yang berkelas. Tidak peduli siapa yang ingin mencoba menekan dan mengintervensinya. Selagi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh presiden, ia berujar, ia akan jalan terus. Jadi, kalau ada orang-orang yang menyuarakan “Erick out!” saya justru bilang “Dukung Erick!”
Salam Indonesia satu!
(artikel ini juga pernah tayang di seword 20 juli 2020)
