Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id,- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik keras pemerintahan Jokowi, intinya Jokowi jangan hanya pandai cuci tangan tetapi harus turun menyelesaikan masalah.
Presiden PKS Sohibul Iman memandang kepemimpinan harusnya mampu memberikan solusi bukan sekedar janji-janji belaka.
“Republik ini membutuhkan pemimpin yang turun tangan menyelesaikan persoalan di lapangan, bukan justru sibuk cuci tangan dari kesalahan-kesalahan,” kata Sohibul Iman dalam keterangannya, Senin (17/8/2020).
Kriritk PKS kepada pemerintahan Jokowi disampaikan dala pidato upacara peringatan HUT ke-75 RI di DPP PKS. Berikut lima point pidatonya sebagaimana dilansir detik.com (18/8/2020):
- Republik ini membutuhkan pemimpin yang turun tangan menyelesaikan persoalan, bukan cuci tangan.
- Kebijakan saat krisis harus memenuhi tiga hal, yaitu tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat waktu. Program-program pemerintah justru banyak yang tidak memenuhi ketiganya.
“Program pemerintah justru banyak yang tidak tepat manfaat, tidak tepat sasaran, dan tidak tepat waktu, dan bahkan patut diduga buruk dari aspek tata kelolanya (bad governance),” tegas Sohibul Iman
- Dalam penangann Covid-19 ini, seharusnya berfokus pada penanganan kesehatan. Jangan korbankan penanganan pandemi untuk kepentingan ekonomi. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi secara bersamaan.
“Ini akan menjadi double mistake. Gagal mengendalikan pandemi, gagal memulihkan ekonomi. Ternyata kebijakan pemerintah hari ini membuahkan hasil yang menyedihkan. Kesehatan masih tetap terbengkalai, kurva pandemi kita tetap naik. Sisi lain, kondisi ekonomi kita makin terpuruk,” kata Sohibul menekankan poin ini.
- Pemerintah gagal paham dalam strategi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Ia pun meminta pemerintah bergerak cepat mengatasi pandemi sehingga pemulihan ekonomi bisa sejalan.
“Artinya, jika pemerintah semakin cepat dan tepat mengatasi pandemi, maka ekonomi akan semakin cepat pulih. Dan sebaliknya, jika pemerintah semakin lambat dan tidak akurat dalam menangani pandemi, maka ekonomi juga akan semakin lambat pulihnya. Jangan pernah beranggapan bahwa korban warga yang meninggal dan yang terinfeksi sebagai biaya dari krisis. Apalagi jika itu dianggap sebagai biaya dari pemulihan ekonomi,” ungkapnya.
- Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dinilai menjadi sikap otoriter pemerintah di masa pandemi ini.
“Atas nama penanganan pandemi COVID-19, Presiden mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi UU. UU tersebut memperkuat kekuasaan dan otoritas eksekutif dalam kebijakan fiskal, moneter, budgeting dan legislasi,” tegas Sohibul.
Menanggapi kritik PKS, parpol pendukung Jokowi, yakni PKB membelanya. “Tidak (‘cuci tangan’), beliau turun tangan. Mengeluarkan kebijakan untuk rakyat,” kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Senin (17/8/2020). (fur).
