Menkeu: Pemulihan Ekonomi Semester I-2021 Tak Bisa “Full Power”

Sri Mulyani Indrawati (Foto/Detikcom)
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



JAKARTA, hajinews.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memprediksikan pemulihan ekonomi pada semester I-2021 tidak bisa full power, meskipun pemerintah menargetkan pertumbuhan berada di kisaran 4,5 persen sampai 5,5 persen.

“Sebetulnya semester I tahun depan kita tidak bisa asumsikan pemulihan yang full power karena pasti COVID-19 masih menjadi salah satu faktor yang menahan pemulihan,” ujar Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

Sri Mulyani menyatakan pemulihan belum dapat optimal pada semester pertama tahun depan karena vaksin baru akan ditemukan dan dilakukan vaksinasi secara luas pada semester kedua 2021.

“Semua prediksi mengenai vaksin baru akan ditemukan dan vaksinasi bisa dilakukan secara meluas pada semester kedua,” ujarnya.

Menurut dia, tingginya tingkat pemulihan untuk tahun depan akan sangat bergantung pada penemuan vaksin dan dilakukannya vaksinasi secara meluas pada semester kedua.

Sri Mulyani menjelaskan hal itu terjadi karena ketersediaan vaksin COVID-19 memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk dapat beraktivitas normal kembali. “Kalau seandainya vaksinasi sudah bisa dilakukan dan itu akan memberikan confidence,” ujarnya.

Sementara itu pada Selasa (1/9), Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan vaksin dan imunisasi, sarana dan prasarana, serta laboratorium dan litbang untuk penguatan riset vaksin dalam RAPBN 2021.

Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara dengan 6,2 persen dari belanja negara dalam RAPBN 2021. Upaya pengadaan vaksin direncanakan menggunakan produksi dalam negeri melalui kerja sama termasuk transfer pengetahuan dan teknologi.

Hingga saat ini proses pengadaan vaksin memasuki tahap uji klinis sebelum dapat diproduksi, didistribusi, dan digunakan secara massal. Proses pengadaan vaksin, vaksinasi, distribusi vaksin, dan penyiapan personel medis akan melibatkan koordinasi serta sinergi antara K/L, BUMN, Pemda, dan swasta.(rah/ant)

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar