Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tahap persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 jangan sampai menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah daerah (pemda) makin tegas menegakkan protokol kesehatan karena terus meningkatnya kasus COVID-19 dan proses persiapan Pilkada 2020 telah berlangsung.
“Persiapan Pilkada Serentak 2020 mulai mengkhawatirkan karena dari rangkaian kegiatan itu telah terdeteksi banyak kasus COVID-19. Pada hari Sabtu (5/9), dilaporkan bahwa tidak kurang dari 69 petugas Bawaslu Boyolali terkonfirmasi positif COVID-19,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/9/2020).
Bahkan, menurut Bamsoet, beberapa bakal pasangan calon di sejumlah daerah dilaporkan terpapar COVID-19. Ia juga menilai pelanggaran protokol kesehatan terlihat nyata dalam kegiatan pendaftaran bakal paslon misalnya di beberapa daerah, kegiatan pendaftaran masih melibatkan banyak orang dan mengabaikan protokol kesehatan.
Menurut Bamsoet, ketika protokol kesehatan dilanggar, seharusnya KPUD) dan Bawaslu jangan segan-segan meminta bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga ketertiban. “Termasuk meminta bantuan dari prajurit TNI/Polri yang ditugaskan menegakkan protokol kesehatan di ruang publik,” ujarnya.
Bamsoet memprediksi kecenderungan pelanggaran protokol kesehatan akan lebih besar saat masuk ke tahapan kampanye pilkada yang berlangsung selama 71 hari, mulai 26 September hingga 5 Desember 2020.
Oleh karena itu, dia meminta bakal paslon harus mampu mengendalikan massa pendukung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. “Selain itu, KPUD dan Bawaslu harus berani membatasi jumlah orang dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan persiapan pilkada,” katanya.
Kalau setiap pasangan calon yang berkompetisi dalam pilkada di 270 daerah gagal mengendalikan kegiatan simpatisan dan masa pendukungnya, menurut dia, pelanggaran protokol kesehatan dikhawatirkan akan marak terjadi.
Guna meminimalisasi potensi penularan COVID-19 pada periode kampanye Pilkada, lanjut dia, pemda harus tegas menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan dan paslon harus mampu mengendalikan pendukungnya. Menurut dia, jika langkah itu tidak berjalan, kegiatan pilkada justru bisa memicu lonjakan jumlah kasus COVID-19 di semua daerah pemilihan.
Sejumlah kepala daerah sudah kena tegur Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian karena menimbulkan kerumunan di acara politik. Kali ini, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana yang kena tegur Tito.
Dikutip dari situs Kemendagri, Senin (7/9/2020), Cellica yang kembali mencalonkan diri di Pilkada Karawang menggelar arak-arakan massa saat mendaftarkan diri di KPU Karawang, Jumat (4/9). Lantas, Cellica ditegur Kemendagri di hari yang sama.
Teguran ditandatangani Dirjen Otda Akmal Malik atas nama Mendagri. Dengan menggelar arak-arakan massa, Mendagri menyatakan, Cellica selaku bakal paslon dinilai telah menimbulkan kerumunan massa.”Dan hal tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi serta memutus mata rantai penularan wabah Corona,” demikian bunyi poin 1 pada teguran tertulis Mendagri tersebut.
Sementara itu, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Pohuwato, Gorontalo, Saiful A Mbungia-Suharsi Igirisa (SMS), disebut-sebut menggelar konser deklarasi hingga menimbulkan kerumunan. PPP sebagai salah satu partai politik pengusung paslon SMS meminta maaf.
“Tentu kami sebagai pengusung mohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Karena memang faktanya animo masyarakat tak bisa dibendung,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Senin (7/9/2020). (rah/berbagai sumber)
