Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Agung Firman Sampurna menyatakan BPK sebagai lembaga negara dengan mandat konstitusional memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sangat memahami sikap dan kebijakan pemerintah saat ini terkait penanganan pandemi Covid-19.
Namun pada saat yang sama, BPK juga bakal mengambil sikap terkait risiko yang senantiasa timbul dalam setiap krisis yang bisa menimbulkan moral hazard dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang dilandasi UU 2/2020 terkait penanganan pandemi Covid-19.
“Bukti empiris menunjukkan bahwa krisis adalah sasaran empuk bagi para penumpang gelap yang melakukan kecurangan dengan memanfaatkan situasi kedaruratan. Celah dalam regulasi dan penyalahgunaan kekuasaan,” kata Agung dalam acara Kick of Meeting Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Oleh karena itu, menurut Agung, untuk menjamin agar penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dilakukan dalam tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif, maka BPK akan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara secara menyeluruh.
“Skala masalah tata kelola yang dicakup dalam pemeriksaan ini nantinya begitu luas sehingga diistilahkan semesta pemeriksaan atau audit universe,” kata Agung.
“Di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan terlebih dulu melakukan identifikasi dan penilaian risiko secara mendalam sehingga kami menyebut pemeriksaan ini sebagai risk based compehensive audit,” sambung Agung.
Ini adalah untuk pertama kalinya BPK melakukan pemeriksaan keuangan berskala besar dan masif terhadap pengelolaan anggaran dalam menangani pandemi COVID-19. Pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh auditorat negara tersebut, bertujuan untuk menilai transparansi, akuntabilitas,dan efektivitas keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan lembaga negara lainnya dalam menangani pandemi COVID-19.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik dan mendukung upaya BPK terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2020.
Jokowi menyatakan pihaknya ingin seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara, menyamakan frekuensi untuk menemukan solusi dan cara-cara terbaik dalam menangani krisis kesehatan masyarakat dan memulihkan perekonomian. (rah/berbagai sumber)
