Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengkritik tajam gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini dalam masa pendaftaran bakal pasangan calon.
LP3ES sangat menyesalkan langkah pemerintah yang hanya menunda gelaran Pilkada 2020 selama 3 bulan yang kini tahapannya sudah dilanjutkan. Di tengah ancaman bahaya Covid-19 saat ini, LP3ES menilai rakyat bakal terdampak langsung gara-gara pemerintah keras kepala tetap menggelar pilkada.
Direktur Center for Media & Democracy LP3ES Wijayanto dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi hajinews.id, Selasa (8/9/2020), menyatakan Pilkada dalam keadaan pandemi agresif adalah tindakan kebijakan yang tidak bertanggung jawab. Dalam keadaan tanpa pesta besar Pilkada saja pemerintah tak bisa dan telah gagal mengendalikan penyebaran Covid-19.
“Pemerintah dengan otoritasnya yang semakin menumpuk berdasarkan undang-undang darurat terus memaksakan kehendak. Perkembangan Covid-19 masih tinggi tetapi tetap dipaksakan. Pilkada akan meningkatkan perkembangan kasus Covid-19,” kata Wijayanto.
Wijayanto menekankan, seharusnya pemerintah menangani Covid-19 sedari awal dan data kasus Corona yang masih terus mengalami penambahan seharusnya menjadi peringatan serius pemerintah. “Seharusnya ini menjadi peringatan yang nyata dan teguran keras,” tegasnya.
Menurut Wijayanto, memaksakan Pilkada di masa pandemi seperti ini menunjukkan absennya kesadaran pemerintah, yang bila ibarat ungkapan ‘memiliki mata tapi tak melihat, memiliki telinga tapi tak mendengar, memiliki hati tapi tak merasa’.
“Kini Pilkada serentak dijalankan tanpa berpikir panjang dan tanpa menghitung dampaknya terhadap rakyat. Sudah pasti berat implikasinya terhadap pandemi, yang diperkirakan semakin meluas,” jelas Wijayanto.
Wijayanto menambahkan bahwa dalam keadaan seperti ini segenap elemen masyarakat sipil dan media perlu bersama-sama bergandengan tangan melakukan konsolidasi memberikan peringatan untuk menyadarkan pemerintah. (rah)
2 Komentar