Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan jam kerja yang fleksibel selama kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total berlangsung mulai 14 September 2020.
“DKI Jakarta mulai minggu depan akan kembali menerapkan PSBB, namun kami sudah menyampaikan bahwa kegiatan besar perkantoran melalui flexible working hours,” kata Airlangga dalam Rakornas Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Airlangga menyatakan dengan adanya flexible working hours atau jam kerja yang fleksibel maka kegiatan perkantoran masih bisa beroperasi melalui 50 persen pegawai bekerja di rumah (WFH) dan 50 persen di kantor. “Sekitar 50 persen di rumah dan sisanya di kantor. Kemudian 11 sektor tetap terbuka,” ujar Airlangga.
Tak hanya itu, pihaknya juga turut menyoroti kebijakan Anies terkait diberlakukannya kembali sistem ganjil genap. Menurut Airlangga, aturan sistem ganjil genap harus dievaluasi mengingat berkontribusi dalam meningkatkan kasus COVID-19 karena masyarakat harus bekerja dengan transportasi umum.
“Sebagian besar yang terpapar berdasarkan data yang ada itu 62 persen – dari Rumah Sakit Kemayoran itu – adalah akibat transportasi umum sehingga beberapa kebijakan perlu dievaluasi termasuk ganjil genap,” katanya.
Lebih lanjut Airlangga juga menilai keputusan Anies yang mencabut PSBB transisi untuk memberlakukan kembali PSBB total telah membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di perdagangan di bursa efek Indonesia (BEI) merosot tajam. “Sampai hari ini index angka ketidakpastian akibat pengumuman Gubernur DKI sehingga pagi tadi indeks (IHSG) sudah di bawah 5.000,” ungkapnya.
Di sisi lain Airlangga menegaskan keputusan Anies untuk menerapkan kembali PSBB total merupakan bentuk langkah “gas rem” dalam menekan kasus COVID-19 yang semakin meningkat. “Kalau digas atau rem menandakan itu tentu kita harus menjaga kepercayaan dan confident publik karena ekonomi ini tidak semua faktor fundamental tapi juga ada sentimen, terutama di sektor capital market,” ujar Airlangga.
Sementara itu, Dewan Pembinaan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan meminta Anies membatalkan rencana penerapan PSBB total. Alasannya, PSBB total berdampak buruk bagi kelangsungan bisnis mal di Jakarta.
Terlebih, ujar Stefanus, mereka juga punya terkena beban peningkatan pungutan perpajakan di ibu kota mulai dari pajak parkir, pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga pajak penerangan jalan.
“Ekonomi kita yang sudah mulai gerak sedikit pasti anjlok lagi. Apalagi semua naik. PBB naik, pajak parkir naik, pajak penerangan jalan umum juga. Sekarang mau ditutup lagi. Menurut saya berat banget buat mall,” kata dia dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (10/9/2020). (rah/berbagai sumber)
2 Komentar