Bupati Faida Dihukum, Warga dan Anggota DPRD Jember Cukur Gundul

Daftar Donatur Palestina

Jember, Hajinews.id,- Sanksi administratif oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa kepada Bupati Jember dr. Faida berupa tak digaji selama 6 bulan rupanya direspon gembira oleh sebagian warga yang didukung DPRD setempat.

Sejumlah orang dari Gerakan Reformasi Jember (GRJ) melakukan aksi cukur gundul di pelataran depan DPRD Jember, Rabu (10/9/2020). Anggota DPRD Jember David Handoko Seto juga turut dalam aksi tersebut.

Mereka mencukur rambut secara bergantian. Beberapa orang yang awalnya berambut gondrong, rela membabat habis rambutnya.

Menurut Korlap aksi cukur gundul, Kustiono Musri, aksi itu sebagai bentuk syukur dan melaksanakan nazar karena ada hasil dari perjuangan.

“Kemarin sanksi dari gubernur untuk bupati sudah turun. Itu hasil dari perjuangan lama kami. Mungkin kecil, tapi sangat berarti sesuatu bagi kami. Karenanya kami menunaikan nazar dengan cukur gundul,” ujar Kustiono.

Selain aksi cukur gundul, mereka juga menggelar doa bersama dan memotong tumpeng. Aksi ini merupakan bentuk syukur atas turunnya sanksi yang dijatuhkan Gubernur Jawa Timur kepada bupati Jember.

Sanksi itu berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan bupati selama enam bulan. Sanksi itu dijatuhkan karena bupati dinilai menghambat proses terbentuknya Perda APBD Jember tahun 2020.

“Kami sudah berjuang lama bahwa ada yang keliru di pemerintahan Kabupaten Jember, meskipun ada yang menilai kami mencari-cari. Sanksi ini menunjukkan siapa yang bersalah,” tegas Kustiono.

Seperti diberitakan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjatuhkan sanksi administratif kepada Bupati Jember Faida.  Sanksi itu berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan bupati selama enam bulan.

Sanksi itu menyusul tidak dibahasnya APBD Jember tahun 2020. Sampai akhirnya Kabupaten Jember tidak memiliki Perda APBD tahun anggaran 2020.

Sebelumnya dr. Faida mengaku heran dengan sanksi tersebut, mengapa hanya dia yang diberi sanksi padahal keterlambatan pembahasan APBD juga karena DPRD tak segera membahasnya. (fur/dbs).