Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dalam pertemuan virtual KTT ASEAN mendesak negara-negara di Asia Tenggara memutuskan hubungan dengan perusahaan China yang membangun pulau buatan di Laut China Selatan.
Menurut Pompeo, sudah waktunya bagi Asia Tenggara untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan China. “Jangan hanya bicara, tapi bertindaklah. Pertimbangkan urusan bisnis dengan perusahaan milik negara yang menggertak negara-negara ASEAN si pesisir Laut China Selatan,” ujar Pompeo di depan 10 menteri luar negeri ASEAN, dilansir dari AFP, Kamis (10/9/2020).
Tak hanya soal urusan bisnis, Pompeo dalam kesempatan tersebut juga menyinggung ihwal masalah ideologi. “Jangan biarkan Partai Komunis China menginjak-injak kita,” kata dia.
Belakangan ini sedikitnya ada 24 perusahaan China dijatuhi sanksi AS karena aktivitas China di Laut China Selatan. Perusahaan itu dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist). Mereka diklaim terlibat dalam ‘penumpukan’ militer di wilayah perairan penuh sengketa itu.
Menyusul sanksi itu, AS akan memblokir ekspor barang dan material. Di saat bersamaan, AS juga memberikan sanksi pada individu China yang berupa pencabutan visa mengunjungi AS.
Adapun Vietnam yang menjadi tuan rumah KTT menyatakan prihatin pada militerisasi perairan tersebut. “Ini mengikis kepercayaan, meningkatkan ketegangan, merusak perdamaian, keamanan dan supremasi hukum di kawasan itu,” kata Menteri Luar Negeri Pham Binh Minh.
Selama ini perselisihan di Laut China Selatan melibatkan China dan sejumlah negara ASEAN. Pasalnya, China mengklaim 80% wilayah ini sebagai kawasannya melalui konsep ‘sembilan garis putus-putus’. AS kemudian masuk dan mengerahkan militer dengan dalih kebebasan navigasi dan melindungi sekutu. Langkah AS itu dianggap China sebagai tindakan memprovokasi kawasan.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memperingatkan AS dan China untuk tidak melibatkan RI dan negara ASEAN lainnya dalam persaingan mereka di Laut China Selatan. Retno juga mengatakan ASEAN harus tetap netral dan bersatu.
“Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini. ASEAN, Indonesia, ingin menunjukkan kepada semua bahwa kami siap menjadi mitra,” kata Retno, Selasa lalu dalam sebuah wawancara dengan Reuters menjelang serangkaian pertemuan penting para menteri luar negeri regional pekan ini.
Adapun Retno dalam pertemuan para menteri luar negeri Asia Timur (EAS) ke-10, secara terus terang menyampaikan kekhawatiran mengenai meningkatnya tensi dan rivalitas dari negara-negara besar.
“Situasi ini tentunya akan berdampak pada perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan. Yang lebih mengkhawatirkan, negara lain sering terjebak di tengah dan dipaksa untuk memilih,” kata Retno saat menyampaikan keterangan pers mengenai pertemuan yang berlangsung secara virtual itu, Rabu (9/9/2020).
Merespons situasi ini, Indonesia menilai EAS harus dapat menjadi kekuatan positif bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip Zona Perdamaian, Kebebasan dan Netralitas (ZOPFAN) yang disepakati oleh negara-negara ASEAN serta Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) harus diperhatikan. (rah/berbagai sumber)
