Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menyoroti sikap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang seolah adanya jegal-jegalan untuk menuju pemilihan presiden 2024.
Menurut Jimly, seperti ada persaingan politik antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pihak Istana. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berharap tidak ada lagi pernyataan-pernyataan yang kontradiksi dari para menteri dan pejabat pusat.
“Untuk pelajaran ke depan, baiknya menteri-menteri dan pejabat pusat jangan lagi buat statement asal beda dengan Gubernur, terutama DKI seolah benarkan persepsi terjadinya jegal-jegalan untuk pilpres 2024,” ujar Jimly melalui akun Twitternya @JimlyAs, Sabtu (12/9/2020).
Jimly mencermati saat ini ada kesan kalau pemerintah pusat seakan menjadi opisisi bagi Pemprov DKI Jakarta. Hal ini menjadi aneh, karena baik pusat dan daerah sama-sama pemerintah yang harusnya saling berkoordinasi.
“Pempus kok beroposisi ke Pemda. Aneh, lucu dan bahaya. Baiknya Presiden luruskan dan Pemda juga tahu posisi sebagai subsistem,” tutur guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.
Jimly sebelumnya juga menyoroti polemik kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat atau toal yang akan diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Anggota DPD RI itu mengingatkan, pemerintah daerah dan pusat jangan terus-terusan berbeda karena hanya bikin malu dan malah membahayakan keselamatan warga. “Kenapa tidak adakan dulu konsultasi & koordinasi sebelum buat keputusan & pengumuman tentang PSBB dan sebagainya. Pemda & Pempus jangan terus-terusan berbeda dalam penanganan Covid-19. Bikin malu & malah bahayakan keselamatan warga,” tulis Jimly.
Menurut Jimly inisiatif berkoordinasi sebenarnya bisa datang dari pemerintah pusat atau daerah. Bagi Jimly, yang terpenting adalah saling kontak antara pemerintah pusat dan daerah. “Inisiatif bisa dari pemda/pempus. Yang penting saling kontak. Jangan main politik terus,” tegasnya.
Pernyataan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto terkait anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan penetapan PSBB total menjadi sorotan berbagai kalangan, dari mulai politisi DPR, Ikatan Dokter Indonesia hingga pengamat.
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengkritisi pernyataan Airlangga yang dinilai mencerminkan pola pikir pemerintah yang mengutamakan ekonomi daripada kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Kamrussamad menilai, langkah Gubenur DKI Jakarta menerapkan kembali PSBB total pada 14 September mendatang merupakan langkah tepat karena dari 34 Provinsi baru DKI yang memenuhi standar jumlah tes spesimen warga yang ditentukan oleh WHO 1 : 1.000.
Sedangkan Pengurus Besar IDI menyambut baik keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Humas PB IDI Halik Malik yang dengan tegas menyatakan memang sudah seharusnya pemerintah mempertegas protokol kesehatan.
“Pembatasan aktivitas dan mobilitas penduduk untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di masyarakat memang harus dilakukan,” ungkap Halik sembari mengingatkan bahwa angka kasus positif di DKI Jakarta sangat pesat.
Adapun Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah berpendapat langkah Anies kembali menerapkan PSBB total seperti awal kasus pandemi Covid-19 lebih baik dairpada melonggarkan aktivitas warga. (rah/berbagai sumber)
