Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan seluruh panitia ad hoc yang dibentuk untuk penanganan pandemi Covid-19 saat ini. Din juga meminta penanganan pandemi dipimpin langsung oleh Jokowi sebagai kepala negara.
Din menegaskan penanganan Covid-19 tak perlu panitia ad hoc semacam Satuan Tugas atau Komite Pemulihan Ekonomi Nasional. “Kembalikan ke sistem pemerintah, dipimpin oleh Presiden, tentu leading sektornya kementerian kesehatan, dengan keteladanan ajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama, saya yakin bangsa Indonesia ini punya watak, 350 tahun berhasil untuk bertahan dari penjajahan, ini belum terlambat,” kata Din di Jakarta, Kamis (17/9/2020).
Menurut Din, jika Jokowi tetap mempertahankan panitia-panitia ad hoc dan menyerahkan ke pemerintah daerah maka penanganan Covid-19 tidak akan membaik. “Sudahlah, kalau kita mau ada panitia atau EO ya, ini bukan event organizer, itu lama diskusinya, sementara virusnya sudah merajalela,” tegas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.
Din menekankan bahwa pernyataan ini tidak ada maksud politis sedikit pun, melainkan hanya usulan yang diberikan Pergerakan Indonesia Maju kepada Jokowi. “Jadi kalau mau, bubarkan satgas, kembalikan kepada sistem pemerintahan birokrasi yang masing-masing punya tugas dan tanggung jawa, tentu leading sektornya kementerian kesehatan, anggaran yang ada difokuskan kesitu,” ujar Din menjelaskan lagi.
Saat ini Jokowi mengandalkan sejumlah pejabat untuk menangani pandemi mulai dari Kepala BNPB Doni Monardo di Satgas Covid-19, Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 yang dikepalai Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.
Kemudian ada Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk untuk menekan untuk menekan kasus Covid-19 di 9 Provinsi, hingga Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Senada dengan Din, Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono menyarankan pemerintah mengembalikan penanganan Covid-19 seluruhnya pada sistem pemerintahan yaitu yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan.
Pandu menjelaskan bahwa Kemkes lebih berpengalaman dalam menangani masalah penyakit terlebih wabah penyakit mulai dari kejadian luar biasa, wabah, hingga pandemi. Sementara pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 atau Komite Penanganan Covid-19 dan PEN hanya merupakan tim ad-hoc yang tidak memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menangani masalah kesehatan di negeri ini.
Pandu juga menyarankan agar Kepala Negara yakni Presiden Jokowi memimpin sendiri penanganan Covid-19 di Indonesia dengan dibantu oleh para pembantunya yakni para menteri dan kementerian-lembaga yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar penanganan pandemi di Indonesia bisa berjalan secara sistematis.
Lebih lanjut Pandu mengkritik pemilihan Kepala BNPB Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani masalah Covid-19 di sembilan provinsi. Dia berpendapat bahwa pemilihan tersebut hanya berdasar pada asumsi dan tokoh yang dipilih tidak memiliki latar belakang kesehatan, terlebih pengalaman untuk menangani pandemi.
Akademisi dari FKM UI tersebut menilai penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas selama enam bulan ini tidak memiliki kemajuan perkembangan yang positif, malahan kasus Covid-19 cenderung meningkat dari hari ke hari.
Pandu berpandangan pemilihan Menko Maritim dan Investasi untuk mengatasi penanganan Covid-19 di sembilan provinsi dinilai keputusan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian bersangkutan. Atau hal lainnya, Pandu menilai Presiden tidak mempercayai Menkes dalam menangani pandemi. (rah/berbagai sumber)
