Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Respons pasca UU Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan terus bergulir. Semua kalangan terus melakukan kritik terhadap pemerintah dan DPR RI. Salah satunya, Rocky Gerung, yang menilai UU Cipta Kerja merupakan produk pemerintah yang buruk.
“Kebijakan yang buruk itulah komorbid. Komorbid tidak ada pada diri saya, tapi pada tubuh kekuasaan yang memproduksi injustice social policy,” kata Rocky di Jakarta, Kamis (8/10/2020).
Sejak awal, kata pengamat politik ini pembahasan UU Cipta Kerja kurang melibatkan banyak pihak untuk mengkaji point of view secara komprehensif, sehingga produk tersebut lalai terhadap dampak kemanusiaan para buruh.
Seharusnya, lanjut dia, sebelum membuat kebijakan harus mempertimbangkan kriteria-kriteria atau standar-standar kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila.
“Kita tidak mengucapkan kemanusiaan yang adil dan beradab sambil sembunyi membahas Omnibus Law di hotel-hotel mewah, supaya tidak terdeteksi oleh buruh yang tidak memperoleh kemanusiaan yang adil dan beradab,” tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi uu meski mendapat protes masyarakat luas. Dan, anehnya lagi, di tengah pandemi Covid-19, malah mengesahkan uu tersebut.
Buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil di seluruh Indonesia sampai dengan hari ini masih melakukan aksi demonstransi yang bertujuan mendesak pemerintah dan DPR agar membatalkan UU Cipta Kerja yang telah merampas hak-haknya sebagai buruh. (mh)
