Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai praktik oligarki di Indonesia terlalu berani dan vulgar, terlebih dalam konteks kepentingan bisnis.
Dia melihat, para pengusaha memiliki kepentingan dengan leluasa bisa masuk dan ikut menjadi bagian dalam pengambilan keputusan. Bahkan, memasuki level yang ekstrem.
“Di Indonesia, mainnya sekarang mulai kasar, dan sudah berubah bentuk menjadi 4.0 (digital),” katanya dalam video daring, Jumat (9/10/2020).
Dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, kata Bhima, oligarki di sana dilakukan dengan cara lebih halus dan elegan.
Bhima mencontohkan, perusaaan besar seperti Amazon, Facebook, Google dan perusahaan teknologi lain di Silicon Valley melakukan ‘oligarki digital’ dengan membuat yayasan dan tidak terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan pemerintah.
“Mereka melakukan pressure (tekanan) terhadap regulasi, upaya mempengaruhi kebijakan eksekutif dan legislatif dengan cara yang sangat halus,” ucapnya.
Namun berbeda dengan di Indonesia. Menurut dia, pebisnis di Indonesia diikusertakan menjadi bagian pemerintah. Misalnya, Staf Khusus Milenial Presiden yang sempat viral beberapa waktu lalu terkait pengadaan kelas di program Kartu Prakerja.
“Di luar negeri, enggak ada yang namanya Jeff Bezos, Mark Zuckerberg jadi stafsus. Mereka justru mencoba jaga jarak dari hal itu, tapi kebijakan harus berpihak ke kepentingan bisnis mereka,” katanya.
Sebaliknya, lanjut dia, di Indonesia pengusaha, ada yang duduk di parlemen, stafsus, menteri, dan lainnya,
“Ini yang saya kira oligarki di Indonesia sudah mencapai titik ekstrim,” tukasnya. (mh)
