Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Sejumlah organisasi Islam berencana menggelar aksi demo menolak UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) di Istana Negara, pada Selasa (13/10/2020). Kecuali Muhammadiyah, yang memilih untuk absen karena ada alasan khusus.
“Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam besok,” ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti di Jakarta, Senin (12/10/2020).
Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini Muhammadiyah akan lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, serta kesehatan masyarakat.
Menurutnya, dalam kondisi sekarang ini lebih baik semua pihak untuk bisa menahan diri dan tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, seperti aksi demonstrasi.
“Aksi demonstrasi lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Dalam Islam diajarkan agar meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mengandung mudarat dibandingkan manfaat. Dalam hukum Islam hal yang sangat mendesak (aham) harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting (muhim),” tuturnya.
Meski demikian, Muhammadiyah menghormati masyarakat yang menyuarakan aspirasi melakukan aksi demonstrasi. Sebab menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.
Muhammadiyah, kata dia, akan tetap bersikap kritis pada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan perundangan-perundangan, terlebih yang bertentangan dengan Islam dan merugikan umat Islam.
“Akan tetapi, Muhammadiyah tidak akan melengserkan pemerintahan yang sah. Risikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa,” tukasnya.
Sebagai informasi, sejumlah ormas Islam akan melakukan aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law di depan Istana Negara, Jakarta pada Selasa (13/10/2020). Ormas itu di antaranya dari Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. (mh)
