Pemerintah Bilang Demo UU Ciptaker Didalangi, Ini Respons SBY

Susilo Bambang Yudhoyono. Foto: Dok Instagram
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



Jakarta, Hajinews.id – Lama tidak muncul, kini Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait tudingan adanya penunggang demonstrasi menolak UU Ciptaker (Ciptaker) yang berakhir pada kerusuhan pekan lalu.

Dalam video di kanal YouTube-nya, pada Senin (12/10/2020), SBY memberikan pernyataan, bahwa dirinya tidak yakin bahwa tudingan soal penunggang demo UU Ciptaker dialalatkan pada dirinya dan Partai Demokrat.

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

“Saya kok enggak yakin kalau Pak Airlangga, Pak Luhut atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan pak Luhut juah baik, dengan BIN juga tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya musuh negara, saya kira tidak lah,” kata SBY.

Soal tudingan itu, SBY meminta sebagaimana yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartato, harus dijelaskan siapa yang dimaksud aktor yang menunggangi demo menolak UU sapu jagat yang berlangsung hampir di seluruh Indonesia.

“Kalau tidak ada kejelasan, ini tidak baik. Rakyat saling curiga kemudian ya tidak baik ke sana ke mari beritanya,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum Demokrat menegaskan, pemerintah harus memberikan informasi yang jelas atas tudingan adanya yang mensponsori dalam gerakan informasi menolak UU Ciptaker. Sebab jika dibiarkan saja, maka nantinya ada anggapan pemerintah sendiri penyebar hoaks.

“Kalau tidak, nanti negara dikira melakukan hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya pada pemerintah kita. Kita harus put trust ke pemerintahan kita dalam melaksanakan tugasnya,” ucapnya.

SBY sendiri tidak mengetahui siapa yang dimaksud pemerintah menunggangi demo RUU Ciptaker. Munculnya spekulasi bahwa Demokrat menjadi penunggang demo ini juga dinilai SBY tidak berdasar.

Munculnya tuduhan ini bisa saja dikait-kaitkan dengan sikap Partai Demokrat yang memilih walk out dalam Rapat Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) pada 5 Oktober 2020 lalu. Namun, kata SBY, Partai Demokrat hanya sebatas mengungkapkan ketidaksetujuannya.

“Yang paling bisa menjawab dan klarifikasi semua semua ini ya beliau beliau (pemerintah). Saya yakin beliau kalau ditanya oleh pers oleh rakyat mesti mau menjelaskan. Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang mengemban amanah pemimpin negeri ini,” tegas SBY.

“Barangkali nasib saya dibeginikan terus ya, enggak tau saya, memang kalau saya ikuti kembali seperti yang saya alami pada 2016 dulu,” tambahnya lagi.

Pada 2016 lalu, SBY dituding ada di balik aksi demontrasi terkait pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lantaran dianggap menistakan agama. Aksi demonstrasi di Ibu Kota itu sempat terjadi kericuhan.

SBY kemudian bertemu dengan Menko Polhukam saat itu Wiranto, koleganya semasa menjadi TNI. Wiranto membenarkan bahwa ada tuduhan tersebut yang disampaikan ke Jokowi. Lalu SBY juga bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang pernah menjadi wakilnya semasa menjadi Presiden. Sama seperti Wiranto, JK juga membenarkan adanya tuduhan pada SBY tersebut.

Hingga akhirnya, pada 2017 SBY berkesempatan menemui Jokowi. Kesempatan ini dimanfaatkan SBY untuk mengklarifikasi tuduhan yang dialamatkan pada dirinya terkait aksi 411. Setelah itu, SBY lebih memilih untuk tidak melanjutkan perkara itu dan dianggap sudah selesai.

Diberitakan sebelumnya, Menko Airlangga Hartarto melontarkan pernyataan yang mengejutkan bahwa gerakan aksi demo yang menenatang disahkannya Omnibus Law UU Ciptaker karena disponsori oleh seseorang.

“Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di belakang) demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya,” kata Airlangga, Kamis (8/10). (mh)

 

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *