Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah tiba di Amerika Serikat (AS), pada Kamis 15 Oktober 2020 ini. Ketua Umum Partai Gerindra itu diundang oleh Pemerintah AS melalui Menhan AS Mark Esper.
Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kamis (15/10/2020), Prabowo dijadwalkan berkunjung ke Negeri Paman Sam itu selama lima hari, 15-19 Oktober 2020.
Tujuan pertemuan itu, selain bertemu dengan Menhan AS, Prabowo juga akan menemui beberapa pejabat lainnya untuk membicarakan perjanjian bidang pertahanan.
Namun, dalam kunjungan Menhan RI Probowo mengundang protes. Salah satunya datang dari Organisasi non-pemerintah, yakni Amnesty Internasional. Organisasi ini meminta AS untuk membatalkan visa dan kunjungan Prabowo.
Alasannya, dikutip dari website resminya, Direktur Nasional, Advokasi dan Urusan Pemerintahan Amnesty International USA, Joanne Lin mengatakan, keputusan Kementerian Luar Negeri baru-baru ini untuk mencabut larangan Prabowo Subianto adalah pembalikan total dari kebijakan luar negeri AS yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
“Undangan tersebut harus dibatalkan karena akan menjadi bencana bagi hak asasi manusia di Indonesia,” ujar Lin.
Pihak Amnesty International dan Amnesty Indonesia juga mengeluarkan surat yang meminta AS untuk menyelidiki Prabowo atas pelanggaran HAM.
Amnesty juga mengaku prihatin atas pemberian visa Departemen Luar Negeri AS kepada Prabowo Subianto untuk datang ke Washington DC untuk bertemu Menhan AS Mark Esper, dan Ketua Gabungan Kepala Staf AS Jenderal Mark Milley, pada 15 Oktober.
Adapun, salah satu alasan Prabowo tak bisa masuk AS sejak tahun 2000, salah satunya adalah dugaan terlibat pelanggaran HAM di tahun 1998.
Merespon protes Prabowo diperbolehkan berkunjung ke AS, Anggota Komisi I DPR Dave Laksono berpandangan, bahwa undangan terhadap Prabowo telah dilakukan dengan pertimbangan yang matang oleh Pemerintah AS. Apalagi ini kunjungan resmi kenegaraan.
“Pemerintah AS mengundang seorang yang pernah masuk blacklist kan tidak dengan sembarangan. Bahkan semua orang yang diundang secara resmi telah melalui proses vetting yang detail,” ujar Dave, Kamis.
Senada, anggota Komisi I DPR lainnya, Saifullah Tamliha mengatakan, Prabowo selaku Menhan RI di AS sangat dibutuhkan kedua negara. Terutama, sebagai bagian dari kerjasama di bidang alutsista.
“Amerika akan dirugikan jika tidak ada kerja sama tersebut. Sebab selama ini kita membeli alutsista dari negara kawasan Eropa dan Rusia,” tukasnya. (mh)
